- Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, secara terbuka meminta maaf kepada warga Ponorogo setelah Bupati Sugiri Sancoko terjaring OTT KPK
- PDIP Jatim menegaskan sikapnya untuk menghormati proses hukum di KPK, menjunjung asas praduga tak bersalah, dan tidak akan melakukan intervensi
- Kasus ini akan dijadikan bahan evaluasi besar bagi PDIP untuk memperbaiki pembinaan kader dan menyoroti sistem pilkada berbiaya mahal yang rentan korupsi
Suara.com - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, Said Abdullah, menunjukkan sikap tegas dan terbuka menyikapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kadernya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Tanpa basa-basi, Said Abdullah secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Ponorogo atas peristiwa tersebut.
Pernyataan ini disampaikan setelah pihaknya menerima informasi penangkapan Sugiri Sancoko pada Jumat (7/11/2025). Said menegaskan bahwa PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati penuh kewenangan dan proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
“Kami juga mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan,” kata Said Abdullah dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (9/11/2025).
Menggarisbawahi komitmen partai sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Said Abdullah memastikan tidak akan ada intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses hukum yang menjerat Sugiri. Ia menyebut independensi KPK harus dijunjung tinggi.
“Kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas, dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ujarnya.
Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menyebut tindakan korupsi sebagai pengkhianatan mutlak terhadap kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, partainya mendukung penuh setiap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK maupun lembaga lainnya.
“Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Puncak dari pernyataannya, Said Abdullah atas nama organisasi menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada masyarakat yang telah memberikan amanah kepada kadernya di Ponorogo.
“Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera,” ucapnya.
Baca Juga: Sekda Ponorogo 12 Tahun Menjabat, KPK Bongkar 'Jimat' Jabatannya: Setor ke Bupati?
Peristiwa ini, menurut Said, akan menjadi momentum evaluasi besar-besaran bagi internal partai untuk berbenah dan memperbaiki sistem pembinaan kader agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi,” tutup Said Abdullah.
