Apa Risiko Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto?

Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Presiden ke-2 Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menuai kritik tajam dari kalangan pemerhati hak asasi manusia (HAM).

Langkah ini dinilai bukan sekadar penghargaan sejarah, melainkan bagian dari operasi politik simbolik yang berpotensi mengubah lanskap memori publik dan arah penegakan HAM di Indonesia.

Direktur Eksekutif De Jure, Bhatara Ibnu Reza, menyebut keputusan tersebut mengandung risiko serius terhadap masa depan keadilan dan akuntabilitas negara.

Menurutnya, pengakuan negara terhadap Soeharto sebagai pahlawan bisa mengaburkan tanggung jawab atas sejumlah pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa Orde Baru.

"Resikonya adalah berarti kemudian impunitas itu diakui dan artinya Soeharto tidak pernah berbuat salah karena dia pahlawan. Dan menjadikan sejumlah peristiwa itu dianggap tidak ada pelanggaran HAM," kata Bhatara kepada Suara.com, Senin (10/11/2025).

Bhatara menilai, penganugerahan gelar pahlawan ini merupakan bagian dari operasi politik kekuasaan rezim Prabowo, bukan sekadar penghargaan historis.

Ia melihat adanya pola politik militeristik yang berupaya menghidupkan kembali simbol dan narasi Orde Baru untuk memperkuat legitimasi pemerintahan.

"Buat saya ini adalah bagian dari politik rezim Prabowo, terutama politik militer Prabowo, untuk kemudian menjadikan Soeharto sebagai pahlawan," kritiknya.

Lebih jauh, Bhatara menilai bahwa tindakan ini memiliki makna simbolik mendalam: Prabowo menegaskan posisinya sebagai penerus ideologis dan politik Soeharto.

Pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan bukan hanya penghargaan atas jasa, tetapi juga operasi simbolik legitimasi politik, yang berfungsi membangun kontinuitas antara masa lalu dan rezim kini.

"Sehingga dia punya legitimasi sebagai orang dekat mantan menantu yang kemudian dia berusaha untuk mencapai hal yang sama. Sebenarnya simbol saja. makanya Soeharto itu dianggap sebagai idola, sebagai pahlawan," ucapnya.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Penghargaan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Dalam seremoni resmi, Prabowo menyerahkan plakat penghargaan secara simbolis kepada Bambang Trihatmodjo, putra ketiga Soeharto, menandai pengakuan negara atas jasa-jasa sang penguasa Orde Baru.

Bagi sebagian kalangan, momen ini dipandang sebagai operasi simbolik kekuasaan yang mengandung pesan politik kuat, yakni rekonsiliasi dengan masa lalu dilakukan bukan melalui kebenaran, tetapi melalui pengakuan simbolik terhadap kekuasaan lama.