Sebut Soeharto Tak Layak Jadi Pahlawan, GUSDURian: Selama Orba Banyak Lakukan Dosa Besar

Suara.com - Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, menilai pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto tidak layak dilakukan.

Menurutnya, langkah pemerintah itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan rakyat Indonesia setelah berakhirnya rezim Orde Baru.

“Selama berkuasa, Soeharto terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kepahlawanan. Rezim Orde Baru yang dikendalikannya selama lebih tiga dasawarsa melakukan berbagai dosa besar demokrasi, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, represi politik, hingga kebebasan sipil politik,” kata Alissa dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Ia mengingatkan bahwa Soeharto memang tercatat memiliki peran dalam perjuangan awal kemerdekaan dan pembangunan nasional, seperti swasembada pangan dan stabilitas ekonomi. Namun, memori kolektif bangsa tidak bisa mengabaikan sisi kelam dari masa pemerintahannya.

Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto mengendalikan pemerintahan secara otoriter dengan menyingkirkan lawan politik, membungkam pers, dan membiarkan praktik korupsi merajalela.

"Pemberian pahlawan kepada Soeharto merupakan sebuah pengkhianatan pada demokrasi khususnya terhadap gerakan reformasi yang telah menumbangkan rezim otoritarianisme yang korup," ujarnya.

Menurutnya, pahlawan nasional seharusnya adalah sosok yang memiliki integritas moral dan menjadi teladan bagi generasi berikutnya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang mensyaratkan penerima gelar pahlawan nasional harus memiliki keteladanan serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Soeharto dengan segala dosa yang ia lakukan selama 32 tahun menjadi presiden era orba dinilai tidak memenuhi syarat dari UU tersebut.

"Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto yang berkuasa secara otoriter sebagai Presiden RI selama 32 tahun patut dipertanyakan," pungkasnya.