Infografis
- Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) secara resmi telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (18/11/2025)
- DPR RI lewat Komisi III yang juga Panitia Kerja (Panja) pembahasan RKUHAP buru-buru memberikan bantahan kalau aturan baru KUHAP tidak membahayakan
- RKUHAP yang baru juga disebut jika polisi nanti bisa sewenang-wenang menangkap, menggeledah, melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana
Ayat 5 menyebut "Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)."
Ayat 6 menyebut "Pemblokiran hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 6 (enam) Bulan."
Ayat 7 menyebut "Dalam keadaan mendesak, Pemblokiran dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri."
Ayat 8 menyebut "Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
meliputi: a. potensi dialihkannya harta kekayaan; b. adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik; c. telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana
terorganisasi; dan/atau d. situasi berdasarkan penilaian Penyidik."
Ayat 9 menyebut "Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyidik dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Pemblokiran."
Ayat 10 menyebut "Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama
2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Penyidik meminta persetujuan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengeluarkan penetapan."
Ayat 11 menyebut "Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penolakan harus disertai dengan alasan".
Ayat 12 menyebut " Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
mengakibatkan Pemblokiran wajib dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan Pemblokiran."
Ayat 13 menyebut "Dalam hal perkara dihentikan pada tahap Penyidikan, Penuntutan, atau berdasarkan putusan Praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka, Pemblokiran harus dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan Pemblokiran."
Baca Juga: KUHAP Baru Akhirnya Sah Gantikan Aturan Lama Warisan Kolonial, Apa Saja Poin Pentingnya?
Dari isi pasal soal pemblokiran tersebut disebut dalam ayat 2 jika pemblokiran dari tabungan dan jejak online harus mendapat harus mendapat izin ketua pengadilan negeri atau hakim.
Sementara dalam keadaan mendesak penyidik memang bisa melakukan pemblokiran sebagaimana diatur dalam pasal 7. Namun dalam pasal 8 disebut hal hal yang termasuk keadaan mendesak misalnya potensi dialihkannya harta kekayaan; adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik; hingga dugaan pemufakatan jahat.
Lalu soal penyitaaan. Hal itu diatur dalam Pasal 44 dalam KUHAP baru.
Pasal itu berbunyi "Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut."
Soal penyitaan dalam aturan itu harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri.
Kemudian soal penangkapan, penggeledahan, hingga penahanan. Pertama hal itu diatur dalam Pasal 94 KUHAP yang baru.
