Benarkah KUHAP Baru Bisa Mengancam? Ini Isi Lengkap Pasal-pasal Soal Penyadapan Hingga Penahanan

Bangun Santoso, Bagaskara Isdiansyah

Selasa, 18 November 2025 | 13:16 WIB
Benarkah KUHAP Baru Bisa Mengancam? Ini Isi Lengkap Pasal-pasal Soal Penyadapan Hingga Penahanan
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) secara resmi telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (18/11/2025). (Suara.com/Bagaskara)
baca 10 detik
  • Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) secara resmi telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (18/11/2025)
  • DPR RI lewat Komisi III yang juga Panitia Kerja (Panja) pembahasan RKUHAP buru-buru memberikan bantahan kalau aturan baru KUHAP tidak membahayakan
  • RKUHAP yang baru juga disebut jika polisi nanti bisa sewenang-wenang menangkap, menggeledah, melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana

Ayat 5 menyebut "Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)."

Ayat 6 menyebut "Pemblokiran hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 6 (enam) Bulan."

Ayat 7 menyebut "Dalam keadaan mendesak, Pemblokiran dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri."

Ayat 8 menyebut "Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
meliputi: a. potensi dialihkannya harta kekayaan; b. adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik; c. telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana
terorganisasi; dan/atau d. situasi berdasarkan penilaian Penyidik."

Ayat 9 menyebut "Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyidik dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Pemblokiran."

Ayat 10 menyebut "Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama
2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Penyidik meminta persetujuan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengeluarkan penetapan."

Ayat 11 menyebut "Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penolakan harus disertai dengan alasan".

Ayat 12 menyebut " Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
mengakibatkan Pemblokiran wajib dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan Pemblokiran."

Ayat 13 menyebut "Dalam hal perkara dihentikan pada tahap Penyidikan, Penuntutan, atau berdasarkan putusan Praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka, Pemblokiran harus dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan Pemblokiran."

baca juga

Dari isi pasal soal pemblokiran tersebut disebut dalam ayat 2 jika pemblokiran dari tabungan dan jejak online harus mendapat harus mendapat izin ketua pengadilan negeri atau hakim.

Sementara dalam keadaan mendesak penyidik memang bisa melakukan pemblokiran sebagaimana diatur dalam pasal 7. Namun dalam pasal 8 disebut hal hal yang termasuk keadaan mendesak misalnya potensi dialihkannya harta kekayaan; adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik; hingga dugaan pemufakatan jahat.

Lalu soal penyitaaan. Hal itu diatur dalam Pasal 44 dalam KUHAP baru.

Pasal itu berbunyi "Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut."

Soal penyitaan dalam aturan itu harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri.

Kemudian soal penangkapan, penggeledahan, hingga penahanan. Pertama hal itu diatur dalam Pasal 94 KUHAP yang baru.

Pasal itu berbunyi "Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti."

Aturan ini kurang lebih hampir sama dengan KUHAP lama dimana minimal ada sua alat bukti baru aparat bisa lakuan penangkapan.

Pasal 99 soal Penahanan. Hal ini jadi sorotan juga pasalnya Polisi dianggap bisa melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Namun sebenarnya bagiamana isi pasalnya?

Dalam pasal itu, Ayat 1 menyebut "Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan."

Ayat 2 menyebut "Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penahanan atas perintah Penyidik."

Ayat 3 menyebut "PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri."

Ayat 4 menyebut "Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang."

Ayat 5 menyebut "Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan."

Ayat 6 menyebut "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan."

Dari penjelasan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan kalau dalam aturan ini, penahanan baru bisa dilakukan apabila terdakwa mengabaikan panggilan dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, memberikan informasi tidak sesuai fakta, menghambat proses pemeriksaan, berupaya melarikan diri, melakukan ulang pidana, terancam keselamatannya, mempengaruhi saksi untuk berbohong.

Terakhir soal penggeledahan. Hal itu diatur dalam pasal 112 KUHAP baru.

Pasal itu berbunyi "Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan terhadap:

  1. rumah atau bangunan;
  2. pakaian;
  3. badan;
  4. alat transportasi;
  5. Informasi Elektronik;
  6. Dokumen Elektronik; dan/atau
  7. benda lainnya."

Dalam pasal 113 dijelaskan soal mekanisme penggeledahan.

Ayat 1 menyebut "Sebelum melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri."

Ayat 2 menyebut "Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai:
a. lokasi yang akan digeledah; dan
b. dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak
pidana."

Ayat 3 menyebut "Dalam melakukan Penggeledahan, Penyidik hanya dapat
melakukan pemeriksaan dan/atau Penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.

Ayat 4 menyebut "Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri."

Ayat 5 menyebut "Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi:

  1. letak geografis yang susah dijangkau;
  2. Tertangkap Tangan;
  3. berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau
  4. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.

Ayat 6 menyebut "Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Penggeledahan.

Ayat 7 menyebut "Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Penyidik meminta persetujuan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengeluarkan penetapan."

Ayat 8 menyebut "Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penolakan harus disertai dengan alasan.

Ayat 9 menyebut "Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan hasil Penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti."

DPR sendiri melakui Ketua Komisi III Habiburokhman membantah narasi yang beredar jika KUHAP baru berbahaya. Tak tanggung-tanggung bahkan dia menyebut narasi yang beredar tidak benar atau sebagai hoaks.

"Beredar inforsi bahwa dalam KUHAP baru diatur bah Polisi bisa menyadap secara sewenang-wenang tanpa izin pengadilan ,membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online, mengambil hp, laptop, data. Juga beredar hoax bahwa polisi bisa sewenang-wenang menangkap, menggeledah, melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Informasi tersebut di atas adalah hoaks alias tidak benar sama sekali," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

KUHAP Baru Akhirnya Sah Gantikan Aturan Lama Warisan Kolonial, Apa Saja Poin Pentingnya?

KUHAP Baru Akhirnya Sah Gantikan Aturan Lama Warisan Kolonial, Apa Saja Poin Pentingnya?

News | Selasa, 18 November 2025 | 12:56 WIB

Prabowo Setuju RUU Kuhap Disahkan Jadi UU, Fokus Berantas Kejahatan Siber dan HAM

Prabowo Setuju RUU Kuhap Disahkan Jadi UU, Fokus Berantas Kejahatan Siber dan HAM

News | Selasa, 18 November 2025 | 12:51 WIB

DPR Ketok Palu KUHAP Baru: Penjara Tak Lagi 'Suka-suka', Pemeriksaan Wajib Direkam Kamera

DPR Ketok Palu KUHAP Baru: Penjara Tak Lagi 'Suka-suka', Pemeriksaan Wajib Direkam Kamera

News | Selasa, 18 November 2025 | 12:39 WIB

KUHAP Baru Disahkan! Gantikan Aturan Warisan Orde Baru

KUHAP Baru Disahkan! Gantikan Aturan Warisan Orde Baru

News | Selasa, 18 November 2025 | 11:07 WIB

DPR Kejar Target Sahkan RKUHAP Hari Ini, Koalisi Sipil Laporkan 11 Anggota Dewan ke MKD

DPR Kejar Target Sahkan RKUHAP Hari Ini, Koalisi Sipil Laporkan 11 Anggota Dewan ke MKD

News | Selasa, 18 November 2025 | 07:17 WIB

RUU KUHAP Dikebut Tanpa Suara Publik, Anggota Komisi III DPR Terancam Dilaporkan ke MKD

RUU KUHAP Dikebut Tanpa Suara Publik, Anggota Komisi III DPR Terancam Dilaporkan ke MKD

News | Minggu, 16 November 2025 | 20:05 WIB

RUU KUHAP Dinilai Ancam HAM, Koalisi Sipil Somasi Prabowo dan DPR: Ini 5 Tuntutan Kuncinya

RUU KUHAP Dinilai Ancam HAM, Koalisi Sipil Somasi Prabowo dan DPR: Ini 5 Tuntutan Kuncinya

News | Minggu, 16 November 2025 | 18:14 WIB

Terkini

4 Shio Beruntung Hari Ini 22 November 2026: Masa Sulit Berakhir, Akhir Pekan Panen Hoki

4 Shio Beruntung Hari Ini 22 November 2026: Masa Sulit Berakhir, Akhir Pekan Panen Hoki

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 07:30 WIB

Fitur Baru! Gini Cara Edit Instagram Story yang Sudah Diposting Tanpa Perlu Hapus Unggahan

Fitur Baru! Gini Cara Edit Instagram Story yang Sudah Diposting Tanpa Perlu Hapus Unggahan

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 07:00 WIB

Review Film Pasukan 1000 Janda: Saat Luka Kehilangan Berubah Jadi Senjata Melawan Penjajah

Review Film Pasukan 1000 Janda: Saat Luka Kehilangan Berubah Jadi Senjata Melawan Penjajah

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Luhut Dorong OJK Gunakan AI untuk Berantas Kecurangan di Pasar Modal

Luhut Dorong OJK Gunakan AI untuk Berantas Kecurangan di Pasar Modal

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Anti-Ribet: Ini Cara Aktivasi eSIM Telkomsel dan Indosat di Android dan iPhone

Anti-Ribet: Ini Cara Aktivasi eSIM Telkomsel dan Indosat di Android dan iPhone

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 06:00 WIB

Nataru 2026/2027, Ada Motor Gratis dan Diskon Tiket Kereta 30 Persen

Nataru 2026/2027, Ada Motor Gratis dan Diskon Tiket Kereta 30 Persen

Jakarta | Minggu, 22 November 2026 | 05:44 WIB

Jangan Sampai Salah, Ini Syarat dan Kriteria Berobat ke UGD Rumah Sakit Pakai BPJS Tanpa Rujukan

Jangan Sampai Salah, Ini Syarat dan Kriteria Berobat ke UGD Rumah Sakit Pakai BPJS Tanpa Rujukan

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 05:00 WIB

Area T-Zone Berminyak tapi Pipi Kering? Ini 7 Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Kombinasi

Area T-Zone Berminyak tapi Pipi Kering? Ini 7 Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Kombinasi

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 04:35 WIB

Ekspor Sawit dan Karet ke Eropa Kini Lebih Leluasa Berkat IEU CEPA

Ekspor Sawit dan Karet ke Eropa Kini Lebih Leluasa Berkat IEU CEPA

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 00:12 WIB

UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono:  Bandingkan dengan Provinsi Lain

UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono: Bandingkan dengan Provinsi Lain

News | Sabtu, 21 November 2026 | 23:37 WIB

×