KPK Bidik Raksasa Sawit Jadi Tersangka Korporasi di Kasus Suap Inhutani V

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal kuat akan adanya eskalasi besar dalam penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan lahan di PT Inhutani V. Tak berhenti pada tersangka perorangan, lembaga antirasuah kini membuka kemungkinan untuk menjerat korporasi sebagai tersangka utama di balik skandal ini.

Fokus penyidik kini mengarah pada PT Sungai Budi Group (SBG), sebuah korporasi besar yang diduga menjadi sumber aliran dana haram dalam kasus yang terbongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa pihaknya tengah mendalami peran korporasi secara institusional dalam praktik suap tersebut.

Penetapan tersangka korporasi akan dilakukan jika ditemukan bukti yang cukup bahwa kejahatan ini merupakan perintah atau kebijakan perusahaan, bukan sekadar inisiatif oknum.

“Nanti tentunya dalam perjalanannya, kalau kita menemukan bukti-bukti yang cukup bahwa itu (penyuapan) dilakukan oleh korporasi,” kata Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (21/1/2025).

Menurut Asep, dugaan awal menunjukkan aliran suap memang berasal dari individu yang terafiliasi dengan PT Sungai Budi Group. Namun, untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka korporasi, KPK harus membuktikan adanya niat jahat dari perusahaan itu sendiri.

“Kalau korporasi itu kita harus melihat, menilai bahwa korporasi itu memang sengaja dibuat, sengaja didirikan untuk melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Asep.

Langkah ini menandai babak baru yang lebih serius, di mana pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan pada individu, tetapi juga pada entitas bisnis yang diduga menjadi otak di balik kejahatan.

Sebelumnya, KPK telah menahan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka setelah terjaring dalam OTT. Mereka adalah Direktur Utama PT Industri Hutan V (Inhutani V) Dicky Yuana Rady sebagai pihak penerima suap.

Sementara itu, dua tersangka lainnya diduga sebagai pihak pemberi suap, yakni Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng, Djunaidi, dan Staf Perizinan dari SB Grup, Aditya.

Djunaidi dan Aditya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Dicky Yuana Rady sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.