Komisi II DPR Cecar KPU dan ANRI Soal Polemik Ijazah Capres: Asli, Palsu, atau Dimusnahkan?

Suara.com - Komisi II DPR RI menyoroti tajam polemik ijazah Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang belakangan ramai menjadi perbincangan publik.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Anggota Komisi II fraksi PKB, Mohammad Khozin, meminta penjelasan mendudukkan perkara tata kelola arsip dokumen negara tersebut.

Khozin mengaku "gerah" dengan narasi liar yang berkembang di masyarakat mengenai status ijazah peserta pemilu, mulai dari isu keaslian hingga simpang siur kabar pemusnahan dokumen.

Namun ia tak menyebut secara spesifik kasus polemik ijazah siapa yang dimaksud. Jika merujuk pembahasan yang terus bergulir, yakni mengenai ijazah Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi.

"Kita jujur, Pak, di Komisi II ini sebagai mitra ANRI dan KPU, agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah enggak kelar-kelar. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang enggak dimusnahkan," ujar Khozin dalam rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Khozin mempertanyakan ketegasan KPU yang dinilai kerap berubah-ubah dalam memberikan pernyataan terkait status arsip pendaftaran calon.

Ia juga menantang KPU dan ANRI untuk menyandingkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2023 dengan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

"Sebetulnya ijazah itu masuk benda yang untuk diarsipkan atau tidak? Kan kalau ijazah Capres itu enggak banyak, setiap 5 tahun sekali paling cuma tiga atau empat. Apakah itu tidak menjadi bagian khazanah yang harus kita arsipkan dalam Arsip Nasional?" cecar Khozin.

Ia pun menegaskan tidak ingin masuk ke ranah substansi keaslian ijazah perorangan, melainkan menuntut kejelasan kewenangan pengarsipan agar publik mendapat kepastian.

"Tolong sampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa," tegasnya.

ANRI: Ijazah Asli Dipegang Pemilik, Bukan KPU

Menanggapi hal itu, Kepala ANRI Mego Panandito menjelaskan prinsip dasar kearsipan.

Menurutnya, arsip otentik (asli) dari sebuah ijazah selamanya dipegang oleh pemilik ijazah, bukan oleh lembaga negara tempat mendaftar.

"Izin kami menjelaskan, kalau kita bicara arsip itu kan sesuatu yang harus otentik. Maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana? Arsip pasti ada dan dimiliki yang bersangkutan," kata Mego dalam kesempatan yang sama.

Untuk itu, dokumen yang berada di KPU saat pendaftaran calon adalah salinan atau fotokopi yang telah dilegalisir, sehingga statusnya bukan arsip otentik.

Ia pun menambahkan, penyerahan arsip ke ANRI (arsip statis) memang dimungkinkan jika memiliki nilai guna tinggi, namun penetapan masa retensi (penyimpanan) dokumen pemilu ditentukan oleh KPU, bukan ANRI.

KPU Akui Gugatan Pasca-Pemilu Jadi PR Baru

Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menerangkan bahwa berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2023, dokumen persyaratan pasangan calon, termasuk daftar riwayat hidup hingga tanda terima berkas, masuk dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA) dengan durasi penyimpanan selama 5 tahun.

"Jadi 3 tahun aktif dan 2 tahun inaktif," ujar Afifuddin.

Terkait isu di daerah dan pusat, Afifuddin mengklaim pihaknya sejatinya telah memberikan dokumen yang diminta para pihak dalam sengketa informasi.

Namun, ia mengakui bahwa fenomena permintaan dokumen ijazah pasca-pemilu selesai merupakan hal baru yang menjadi tantangan tersendiri bagi KPU.

"Mungkin baru periode-periode ini juga, pasca pemilu dokumen-dokumen itu kemudian dimintakan para pihak, sebelumnya belum pernah. Nah ini menjadi pekerjaan rumah dan tentu tata kelola perbaikan untuk mengantisipasinya kita pikirkan bersama-sama," pungkasnya.