- Puan menyatakan keprihatinan atas kematian ibu hamil Irene Sokoy di Papua dan meminta evaluasi pelayanan kesehatan 3T.
- Presiden Prabowo menginstruksikan audit menyeluruh kasus kematian Irene Sokoy melalui Mendagri pada Senin (24/11/2025).
- Audit ini akan menyasar rumah sakit, pejabat dinas kesehatan, dan peraturan daerah terkait penanganan kesehatan di Papua.
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani turut prihatin mendengar kasus kematian Irene Sokoy, seorang ibu hamil yang meninggal bersama bayinya setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Papua.
Menurutnya, adanya kasus ini sudah menjadi perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto.
"Hal ini sudah berkali-kali terjadi. Karenanya ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Ia mengatakan, DPR juga akan melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan, terutama di daerah 3T.
"Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan, hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi di khususnya di wilayah 3T," katanya.
"Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini," sambungnya.
Legislator PDIP itu mengaku tak mau ada kejadian serupa terulang kembali.
Untuk itu, pihaknya akan meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakuka evaluasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
"Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di Rumah Sakit Rumah Sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit menyeluruh atas kasus kematian Irene Sokoy, seorang ibu hamil yang meninggal bersama bayinya setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Papua.
Merespons tragedi ini, kalangan aktivis menyebut peristiwa tersebut bukan sekadar kelalaian medis, melainkan sebuah kasus femisida akibat kegagalan sistemik.
Instruksi audit tersebut disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, setelah menerima laporan dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11/2025).
"Perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan dan audit. Kita tidak ingin ini terulang lagi," kata Tito.
Audit akan mencakup rumah sakit terkait (negeri maupun swasta), pejabat dinas kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten, serta peraturan kepala daerah yang ada.
Tito juga menyatakan bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengirimkan tim investigasi khusus ke Jayapura untuk melakukan audit teknis.
TERPOPULER
