Infografis
- Buronan korupsi e-KTP Paulus Tannos menggugat praperadilan atas status tersangkanya.
- KPK minta hakim tolak gugatan karena DPO tidak memiliki hak praperadilan.
- Pengacara sebut status DPO tidak relevan karena KPK tahu keberadaan kliennya.
Suara.com - Sidang praperadilan yang diajukan buronan kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP, Paulus Tannos, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025). Dalam sidang tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim menolak seluruh permohonan Paulus Tannos karena statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang atau DPO menggugurkan haknya untuk mengajukan praperadilan.
Biro Hukum KPK menegaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018, seorang tersangka yang berstatus buron dilarang mengajukan praperadilan.
"Mahkamah Agung memberikan batasan pihak yang dapat mengajukan praperadilan. Permohonan dari tersangka yang melarikan diri atau DPO seharusnya tidak dapat diterima," kata perwakilan Biro Hukum KPK, Ariansyah, di ruang sidang.
KPK menjelaskan, status DPO dan red notice diterbitkan setelah Paulus Tannos berulang kali mengabaikan panggilan penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 2019.
Selain itu, KPK juga menepis keberatan Paulus Tannos mengenai surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh pimpinan KPK, bukan penyidik. Menurut KPK, pengujian kewenangan pimpinan KPK dalam hal ini merupakan ranah Mahkamah Konstitusi melalui judicial review, bukan praperadilan.
Argumen Pengacara: Status DPO Tidak Relevan
Di sisi lain, kuasa hukum Paulus Tannos, Damian Agata Yuvens, menyatakan bahwa status DPO kliennya tidak relevan. Ia berargumen bahwa KPK selalu mengetahui keberadaan Paulus Tannos dan bahkan pernah berkomunikasi dengannya, namun tiba-tiba menerbitkan status DPO.
"Pada November 2021, pemohon berkomunikasi dengan penyidik, namun ujug-ujug pemohon dimasukkan dalam DPO pada Oktober 2021. Ini tidak relevan karena kedudukan pemohon jelas ada di mana," kata Damian.
Damian menambahkan, kliennya juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi e-KTP lainnya pada tahun 2017, yang menunjukkan sikap kooperatif.
Baca Juga: KPK Tunggu 3 Perkara yang Diduga Jadi Sumber TPPU SYL
Kasus yang menjerat Paulus Tannos ini menjadi sorotan karena menjadi salah satu target utama dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang baru saja diratifikasi.
