Baca 10 detik
- Pemerintah mengusulkan memasukkan kembali pasal pidana narkotika ke RUU Penyesuaian Pidana sebagai langkah darurat.
- Langkah ini diambil sebab KUHP baru telah menghapus pasal narkotika sementara revisi UU Narkotika belum rampung.
- Wamenkumham menyatakan ini solusi sementara untuk menghindari kekosongan hukum sebelum UU Narkotika baru terwujud.
"Iya, masuk. Itu luncuran, di Prolegnas kemarin sudah (masuk) 2026," kata Eddy.
Dalam rapat yang sama, pimpinan Komisi III DPR RI, Rano Alfath, mengonfirmasi bahwa pembahasan RUU Penyesuaian Pidana secara keseluruhan sudah mendekati tahap final.
Fokus saat ini adalah melakukan pendalaman pada beberapa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), termasuk salah satunya adalah usulan pengembalian pasal-pasal narkotika ini.
"Karena undang-undang Narkotika belum terwujud, sehingga dikembalikan undang-undang pidana yang lama di pasal-pasal yang dicabut, dikembalikan," pungkasnya.
