REGIONAL:
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk secara aktif menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan produktif di daerah. Menurutnya, kolaborasi antara Pemda dan Kadin merupakan kunci untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka peluang bagi daerah untuk melaju lebih cepat.
Saat memberikan materi pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 bertema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia” itu, Mendagri menekankan pentingnya menghidupkan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan daerah. Ia berharap dorongan tersebut mampu membuka ruang ekonomi baru sekaligus mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pemerintah pusat.
“Bagi rekan-rekan kepala daerah saya sampaikan, yang enggak memiliki insting bisnis, sudahlah undang saja teman-teman pengusaha itu. Mereka tergabung dalam asosiasi, ada namanya Kadin, setiap kabupaten [punya perwakilan], undang saja Kadin-nya datang,” katanya di The Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Tito menjelaskan, banyak daerah memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga sumber daya alam. Namun, potensi tersebut belum optimal karena minimnya perspektif bisnis. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan alam dan demografi yang sangat besar, sehingga peluang pengembangan usaha semakin terbuka jika dapat dikelola secara tepat.
“Potensi kelautan apalagi belum tereksplor, bukan main [kekayaannya], dan belum lagi kita memiliki sebetulnya juga sumber daya manusia nomor empat terbesar jumlah penduduk, dan 69 persen usia produktif 15-64 tahun. Jadi potensi yang sangat luar biasa Indonesia,” terangnya.
Ia menilai kepala daerah perlu memiliki kemampuan berpikir kewirausahaan agar mampu menemukan peluang pendapatan daerah secara kreatif. Bila kemampuan tersebut belum dimiliki, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi sangat penting. Karena itu, peran strategis Kadin perlu diperkuat sebagai mitra Pemda dalam mengidentifikasi peluang dan mempercepat pengembangan usaha.
“Kumpulkan Kadin-nya ajak diskusi apa potensi wilayah kita, yang enggak terbayangkan oleh birokrat,” tambahnya.
Tito juga menyinggung contoh daerah yang mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia menjelaskan bahwa DIY tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif karena memiliki basis sektor usaha dan UMKM yang kuat, dengan dukungan kebijakan yang pro-usaha. Dari pengalaman itu, ia menegaskan bahwa daerah hanya dapat melaju jika ekosistem usaha tumbuh.
“Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha, itu dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau dan beliau sukses. Beliau sukses membuat pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah gempuran Covid, data ini penting sekali,” terangnya.
Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa daerah tidak bisa mengandalkan pendapatan dari pemerintah pusat semata. Ia mengingatkan bahwa banyak Pemda memiliki porsi belanja pegawai dan operasional yang besar sehingga ruang fiskal untuk pembangunan strategis menjadi terbatas.
Karena itu, Pemda perlu mendorong kemudahan berusaha melalui perizinan yang cepat dan efisien, salah satunya melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terbukti memangkas birokrasi dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.
“Sekarang jumlah Mal Pelayanan Publik ini, kalau lihat angkanya, sudah 296. Di Jawa hampir semua sudah punya. Di tempat-tempat, daerah-daerah yang ada Mal Pelayanan Publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha,” tandasnya.***
