REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menandatangani sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai lembaga pusat dan daerah sebagai langkah memperkuat perlindungan pekerja migran sekaligus mendukung program prioritas pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja.
Penandatanganan ini dilakukan di Kantor Kementerian P2MI, Selasa (02/12/2025). Mitra yang bergabung yakni Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) yang dipimpin Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI), Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kota Jember.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan program prioritas Presiden Prabowo, khususnya terkait penciptaan lapangan pekerjaan luar negeri.
“Karena leading sector kami adalah penciptaan lapangan pekerjaan sosial luar negeri, maka KP2MI melakukan kerja sama baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mencegah maraknya penempatan pekerja migran non-prosedural.
“Struktur paling bawah itulah desa. Di sini kita mulai proteksi agar pekerja migran bekerja secara prosedural, menghindari tindak-tindak TPPO,” tegasnya.
Ia mengungkapkan masih banyak kasus penipuan yang menyasar calon pekerja migran di tingkat desa, termasuk iming-iming gaji besar yang berujung pada eksploitasi di negara lain.
“Orang masuk ke desa-desa merayu, menipu, dibawa dengan janji gaji besar, tahu-tahu dikerjakan hal-hal yang tidak benar, seperti skamer di Kamboja, Myanmar, atau pekerjaan ilegal lain,” ucapnya.
Mukhtarudin mendorong pemerintah daerah segera membuat peraturan daerah turunan dari UU 18/2017. Ia mencontohkan Kabupaten Jember yang telah membuat kebijakan beasiswa bagi anak pekerja migran yang berangkat secara prosedural.
KP2MI juga tengah menyiapkan program untuk merealisasikan target quick win Presiden, yaitu melatih dan menempatkan 500 ribu pekerja migran pada 2026.
Dengan motto "Migran Aman, Masyarakat Sejahtera, Indonesia Maju", Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa MoU dan PKS hari ini bukan sekadar seremonial, melainkan kontrak moral untuk segera mengeksekusi program nyata di lapangan, terutama melalui peran aktif pemerintah daerah dan desa. ***
Kontributor : Tantri Amela Iskandar
TERPOPULER