- Menko PM Muhaimin Iskandar meminta maaf kepada Menhut Raja Juli Antoni melalui WhatsApp terkait isu "tobat nasuha".
- Raja Juli mengonfirmasi permintaan maaf tersebut saat Rapat Kerja Komisi IV DPR pada Kamis (4/12/2025) di Senayan.
- Raja Juli menekankan pentingnya kekompakan kabinet dan melarang pernyataan saling mendiskreditkan antar kementerian.
Suara.com - Pernyataan "tobat nasuha" yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Gus Imin terkait bencana di Sumatera akhirnya mereda. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Gus Imin telah secara pribadi mengirimkan permintaan maaf kepadanya melalui pesan WhatsApp (WA).
Hal ini diungkap oleh Raja Juli di tengah Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/12/2025).
Pengakuan ini sekaligus merespons pertanyaan dari Anggota Komisi IV DPR, Alien Mus, yang sempat menyinggung polemik tersebut dalam rapat.
Raja Juli memastikan bahwa kesalahpahaman telah selesai setelah Ketua Umum PKB itu menghubunginya secara personal.
"Soal tobat, tobat bareng-bareng kata Bu Alin. Saya alhamdulillah sudah mendapat WA (WhatsApp) dari Gus Imin, beliau sampaikan minta maaf kepada saya. Mengatakan bahwa bukan itu maksudnya," ujar Raja Juli di hadapan anggota dewan.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu pun mengapresiasi itikad baik yang ditunjukkan oleh rekan kabinetnya tersebut.
Menurutnya, sikap Gus Imin yang langsung mengklarifikasi dan meminta maaf menunjukkan sikap yang kesatria.
"Beliau secara gentle minta maaf. Dan saya kira saya terima maaf beliau, karena memang bukan itu maksud beliau, beliau mengatakan kepada saya," tambahnya.
Pesan Tegas untuk Kekompakan Kabinet
Meski telah memaafkan, Raja Juli Antoni menggunakan momen tersebut untuk memberikan pesan tegas mengenai pentingnya solidaritas dan kekompakan di internal Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi pernyataan dari pejabat publik yang berpotensi menyudutkan atau mendiskreditkan kementerian lain, terutama saat negara sedang menghadapi situasi sulit seperti bencana alam.
"Sebagai sesama menteri, saya katakan kita harus kompak, enggak boleh lagi ada pernyataan-pernyataan yang justru saling mendiskreditkan kepada menteri kementerian yang lain," tegasnya.
Raja Juli menutup pernyataannya dengan menekankan kembali posisi seluruh menteri sebagai bawahan langsung Presiden Prabowo yang memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari kegaduhan yang tidak perlu.
"Ini penting, semuanya adalah anak buah Pak Prabowo, tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu stabilitas kita," pungkasnya.
TERPOPULER
