REGIONAL:
- Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengkritik keras etika penanganan bencana Sumatera di hadapan Menteri Kehutanan, Kamis (4/12/2025).
- Ia menyoroti bantuan logistik dilempar dari udara dan pejabat berpose saat menyerahkan bantuan dianggap mencitrakan diri.
- Firman meminta tindakan tegas terhadap perusahaan kayu yang tetap beroperasi di tengah situasi darurat bencana alam tersebut.
Suara.com - Suasana Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, mendadak panas saat Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, meluapkan amarahnya terhadap etika penanganan bencana di Sumatera.
Di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Firman tanpa tedeng aling-aling mengkritik keras perilaku sejumlah pejabat daerah yang dinilainya lebih sibuk membangun citra diri ketimbang tulus membantu korban.
Kegeraman politisi senior ini meledak saat membahas penanganan banjir dan longsor yang melanda sebagian wilayah Sumatera, Kamis (4/12/2025).
Ia menyoroti dua praktik penyaluran bantuan yang dianggapnya sangat tidak manusiawi dan sarat akan pencitraan.
Pertama, Firman menyindir tajam aksi pemberian bantuan logistik yang dilempar begitu saja dari udara seolah tanpa menghargai para korban yang tengah berduka dan menderita.
"Saya minta juga kepada kepala daerah di sana, ketika membantu para korban hendaklah yang sopan. Tidak perlu memberikan berasnya dilempar-lempar dari helikopter," kata Firman dalam rapat.
Tak berhenti di situ, sorotan paling tajam diarahkan pada pejabat yang memanfaatkan momen duka untuk konten pribadi.
Menurutnya, aksi berpose di depan kamera sambil memanggul karung beras adalah sebuah pertunjukan yang tidak perlu dan menyakiti hati.
Ia meminta agar bantuan diserahkan secara wajar tanpa perlu ada drama pencitraan.
"Enggak perlu ada yang pencitraan dipanggul dan sebagainya. Enggak perlu. Mohon, serahkan langsung. Siapapun orangnya," ujarnya dengan nada tegas.
Selain etika penyaluran bantuan, Firman juga mengaku miris melihat pemandangan yang kontras di tengah lokasi bencana.
Ia menyoroti masih beroperasinya truk-truk pengangkut kayu milik perusahaan di saat masyarakat sedang berjuang menyelamatkan diri dan harta benda.
Hal ini, menurutnya, menunjukkan betapa rendahnya rasa krisis (sense of crisis) dari pihak perusahaan.
"Dalam situasi bencana alam yang sedemikian besar ada truk yang mengangkut kayu, walaupun ada izin, saya minta kepada Pak Menteri ditindak tegas kalau perlu dicabut izinnya," katanya.
Bagi Firman, tindakan perusahaan yang tetap sibuk mengeruk keuntungan di tengah penderitaan rakyat adalah sebuah penghinaan besar yang tidak bisa ditoleransi.
"Ini pelecehan ke negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana," tambahnya.
Saking berapi-apinya Firman menyampaikan kritik, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, yang memimpin rapat sempat memberikan interupsi untuk mengingatkan agar pembahasan tetap fokus pada lingkup kerja Kementerian Kehutanan.
"Pak Firman tolong yang berkaitan dengan Kementerian Kehutanan saja, Pak," tegur Alex.
Meski demikian, Firman kembali menegaskan di akhir pembicaraannya bahwa persoalan utama di Indonesia bukanlah pada regulasi yang sudah ada, melainkan pada lemahnya ketegasan dan konsistensi dalam penegakan aturan di lapangan.
TERPOPULER
