- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan keputusan jabatan ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
- Rapat Komisi IV DPR menyoroti kegagalan penanganan banjir, membandingkan dengan mundur menteri Filipina.
- Menteri Juli Antoni menekankan fokus utama adalah bekerja maksimal menyelesaikan persoalan kehutanan Indonesia saat ini.
Legislator PKS ini kemudian membandingkan situasi di Indonesia dengan peristiwa serupa di Filipina. Ia mencontohkan sikap kesatria para menteri di kabinet Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang memilih mundur ketika merasa gagal menangani bencana banjir di negaranya.
"Saya pernah baca tanggal kemarin, tanggal 18 November itu Kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentlemen dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu," ujar Rahmat.
Berkaca dari peristiwa tersebut, Rahmat menilai bahwa mundur dari jabatan bukanlah sebuah kesalahan jika seorang pejabat merasa tak mampu menyelesaikan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang begitu masif.
Ia pun menyarankan agar langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab tertinggi seorang pemimpin.
"Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau Menteri tidak sanggup mengatasi ini, mundur juga itu adalah tugas yang mulia menurut saya," pungkasnya.
