Setuju Pilkada Lewat DPRD, Apa Alasan Prabowo Kasih Lampu Hijau Usulan Golkar?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto setuju atas usulan Partai Golkar agar Indonesia dapat menata ulang desain politik di dalam negeri.

Salah satunya, pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD.

Lampu hijau dari kepala negara itu terlihat melalui pidatonya di HUT ke-61 Partai Golkar.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan sambutan lebih dulu.

Bahlil adalah orang yang menyampaikan pandangan-pandangan Partai Golkar berkaitan tata ulang desain politik, Pilkada melalui DPRD, dan perlunya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang politik guna mengakomodir.

Lantas, apa alasan Prabowo setuju, bahkan mau mempertimbangan lebih lanjut pandangan-pandangan Partai Golkar tersebut?

Cari Demokrasi Terbaik

Prabowo berpemikiran Indonesia perlu mencari sistem demokrasinya sendiri, yang terbaik dan sesuai dengan Indonesia.

"Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan yang baik-baik," kata Prabowo, Jumat (5/12/2025).

Prabowo menegaskan pemikiran-pemikiran Partai Golkar, seperti yang disampaikan Bahlil memang perlu dipertimbangkan dengan baik. Menurutnya, Indonesia harus berani.

"Marilah kita berani ya. Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama," kata Prabowo.

Ongkos Mahal dan Rawan Korupsi

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, sistem politik di mana Pilkada dilakukan secara langsung berpeluang mebimbulkan tindakan korupsi. Di luar itu, ia menyoroti ongkos politik yang mahal.

Ia menilai sudah saatnya sistem dibuat lebih minimal lagi untuk mencegah penghamburan uang dan potensi korupsi.

"Demokrasi harus mengurangi, terlalu banyak permainan uang, demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit," kata Prabowo.

"Politik yang mahal ini, politik yang meniru-niru negara lain, ini saya kira sumber korupsi yang sangat besar," sambungnya.

Alasan itu pula yang membuat Prabowo setuju pemilihan kepala daerah dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi dipilih melalui mekanisme di DPRD masing-masing, tidak lagi secara langsung oleh rakyat.

Guna merealisasikan pandangan dari Partai Golkar, Prabowo akan turut menghimpun kekuatan politik.

"Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita: demokratis tapi jangan buang-buang uang," kata Prabowo.

"Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi ya kenapa nggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," tambahnya.

Banyak Negara Terapkan

Prabowo lantas menyebut bahwa sistem pemilihan kepala daerah melalui dewan perwakilan rakyat sudah lebih dulu diterapkan di sejumlah negara.

"Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara: Inggris, Kanada, Australia. Negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah," kata Prabowo.