Ketua Komisi V DPR: Kalau Nggak Mampu, Jangan Malu Minta Bantu Negara Lain Untuk Bencana Sumatra

Suara.com - Sebuah desakan datang dari pimpinan Parlemen di tengah upaya penanganan bencana dahsyat yang melumpuhkan sebagian wilayah Sumatra. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta pemerintah untuk menanggalkan gengsi dan bersikap realistis dengan kondisi di lapangan.

Jika memang sudah di luar batas kemampuan, ia meminta pemerintah untuk tidak malu membuka pintu bagi bantuan internasional terkait bencana banjir Sumatra.

Menurutnya, pertaruhan saat ini terlalu besar: nyawa puluhan ribu korban selamat yang kondisinya kian kritis di tengah isolasi dan keterbatasan logistik.

Menunda bantuan demi menjaga citra kemandirian bangsa dinilai sebagai sebuah kesalahan fatal yang bisa menambah panjang daftar korban jiwa.

Lasarus menegaskan bahwa gengsi sebagai bangsa besar harus dikesampingkan ketika nyawa menjadi taruhan.

"Kalau memang kita nggak mampu, jangan malu minta bantuan negara lain," tegas Lasarus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Pernyataan lugas itu kembali ia perkuat, seolah ingin memastikan pesannya sampai tanpa keraguan sedikit pun kepada pihak eksekutif.

"Iya dong, nggak perlu malu kita. Memang di luar kemampuan kita," sambungnya.

Kekhawatiran politisi PDI Perjuangan ini bukan tanpa alasan. Ia melukiskan kondisi kritis para penyintas yang berhasil selamat dari terjangan banjir dan longsor, namun kini menghadapi ancaman kematian yang berbeda, kelaparan dan penyakit.

Tanpa pasokan makanan dan obat-obatan yang cepat dan masif, nyawa mereka berada di ujung tanduk.

"Yang masih hidup, kalau nggak cepat ditangani juga akan mati. Orang dalam kondisi seperti ini pangan nggak ada, obat-obatan terbatas. Orang sehat saja kalau suplai gizinya kurang dalam waktu lama bisa menimbulkan persoalan baru," ujarnya dengan nada prihatin.

Bagi Lasarus, fokus pemerintah saat ini harus tunggal, yaitu menyelamatkan mereka yang masih bisa diselamatkan, dan menghentikan jatuhnya korban lebih lanjut.

"Stop, sampai yang sudah meninggal saja lah. Yang masih hidup ini kita selamatin semua," sambungnya.

Desakan untuk melirik bantuan asing ini muncul setelah Lasarus berdiskusi intensif dengan berbagai mitra kerja Komisi V yang berada di garis depan penanganan bencana, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Basarnas.

Dari laporan mereka, terungkap bahwa skala bencana kali ini menghadirkan tantangan logistik yang luar biasa rumit, terutama dalam hal mobilisasi alat-alat berat.

Ia menyoroti betapa sulitnya medan yang hancur untuk dilalui, bahkan untuk sekadar mengangkut satu unit eksavator ke titik longsor.

"Kita dapat (laporan), terutama mitra kami dari Komisi V, bahwa ini tidak mudah untuk ditangani sendiri. Kita kalau memindahkan alat berat nggak gampang. Mobilisasi peralatan itu butuh transportasi. Dozer, eksavator, itu nggak bisa jalan sendiri, harus diangkut," jelasnya.

Masalah menjadi semakin pelik karena kebutuhan alat berat yang sangat banyak tersebar di ratusan titik bencana, sementara kapasitas transportasi untuk mengangkutnya sangat terbatas. Mendatangkan alat dari luar pulau pun akan memakan waktu yang sangat berharga.

Meski begitu, Lasarus menyadari posisinya sebagai legislator. Ia menegaskan bahwa DPR hanya bisa menyuarakan keprihatinan dan memberikan masukan berdasarkan fakta di lapangan.

Keputusan final untuk meminta atau menolak bantuan internasional sepenuhnya berada di tangan pemerintah sebagai pemegang kendali eksekutif.

"Mari kita lihat bersama, subjektivitas ini ada di pemerintah, tidak di kami DPR. Kami hanya melihat, karena setelah 14 hari, kita berdiskusi diam-diam dengan seluruh stakeholder, ini bukan perkara mudah untuk daerah yang sifatnya masif dan sangat meluas," pungkasnya.