- Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menanggapi tudingan tambang sebagai permasalahan internal sebagai manuver politik biasa.
- Gus Yahya menganggap upaya menjatuhkan dirinya melalui pleno penentuan Pj Ketua Umum itu tidak sah sebab melanggar AD/ART.
- Pemberhentian Ketua Umum PBNU menurut Gus Yahya hanya dapat dilaksanakan melalui forum tertinggi yaitu Muktamar organisasi.
Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya buka suara mengenai tudingan tambang yang menjadi biang kerok permasalahan di internal NU. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai manuver.
"Lagi-lagi itu soal manuver," kata Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Gus Yahya menganggap wajar adanya manuver-manuver yang berupaya menjatuhkan dirinya dari jabatan ketua umum. Termasuk narasi mengenai tambang yang menjadi sebabnya.
Ia merasa tudingan soal tambang hanya opini pihak lain.
"Yang namanya manuver, opini, ini biasa lah. Insyaallah nanti ada jalan keluar," katanya.
Sebelumnya, Gus Yahya menanggapi adanya agenda pleno pada sore hingga malam ini. Ia menyebut gelaran pleno sebagai manuver.
"Ya itu tadi ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver itu biasa, ya kita lihat saja, namanya manuver," kata Gus Yahya.
Dia menduga pleno tersebut upaya menjatuhkan posisinya dari ketua umum PBNU. Ia menegaskan bahwa kedudukannya masih sebagai ketua umum.
Hal itu ia tegaskan menanggapi agenda pleno untuk menentukan penjabat (Pj) ketua umum.
Baca Juga: Anggap Islah Jalan Satu-satunya Selesaikan Konflik PBNU, Gus Yahya Ngaku Sudah Kontak Rais Aam
"Itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto, saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidizyah PBNU, saya masih efektif dalam fungsi saya termasuk menggerakkan organisasi sampai ke bawah dan bahwa apapun keinginan orang untuk menghentikan saya tanpa muktamar, tanpa forum musyawarah tertinggi itu tidak mungkin bisa dieksekusi karena bertentangan dengan AD/ART dan melawan hukum," tuturnya.
Ia menegaskan pelaksanaan pleno sendiri bertentangan dengan aturan sehingga hasilnya nanti tidak sah.
"Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno, karena pertama, yang mengudang hanya Syuriah dan itu tidak bisa karena harus pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidizyah, yang kedua tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar," ujarnya.
"Sementara rapat Syuriyah yang lalu itu jelas, para kiai sepuh juga mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu bertentangan dengan AD/ART, jadi ya kita lihat ini sebagai manuver saja. Apakah ada jalan keluar? Ada jangan khawatir, ada," kata Yahya.
Mengenai apa jalan keluar yang dimaksud, dia menegaskan pemberhentian ketua umum hanya bisa dilakukan melalui Muktamar sebagai permsuyawaratan tertinggi.
"Itu enggak ada alternatif. Itu enggak ada alternatif. Jadi kalau, nah sementara Muktamar itu harus diselenggarakan bersama-sama oleh Rais Aam dan ketua umum. Enggak ada alternatif. Ya jalannya tetap ke sana karena kalau enggak, ya enggak Muktamar selama-lamanya jadinya kan," kata Gus Yahya.
