Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup

Suara.com - Peringatan keras dilayangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada pemerintah agar tidak menutup mata terhadap ancaman nyata bencana alam di depan mata.

Belajar dari bencana dahsyat yang baru saja meluluhlantakkan Sumatra, pemerintah diminta untuk tidak mengabaikan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kemunculan bibit siklon tropis 93S di wilayah Timur Indonesia.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak pemerintah untuk segera beralih menggunakan pendekatan saintifik dan tidak lagi meremehkan data yang disajikan oleh BMKG.

Peringatan ini dianggap krusial untuk mencegah terulangnya korban jiwa dan kerugian masif akibat bencana hidrometeorologi.

"Pendekatan scientific diharapkan bisa meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di wilayah Sumatera pekan lalu. Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG,” kata Huda dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/12/2025).

Menurut data BMKG, bibit siklon tropis 93S memiliki potensi serius untuk memicu gelombang laut yang sangat tinggi, khususnya di perairan selatan mulai dari Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

Huda menegaskan, kondisi ini adalah ancaman langsung bagi keselamatan jutaan warga yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir.

“Ini artinya harus ada antisipasi bagi masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob,” kata Huda.

Ancaman tidak berhenti di laut. Bibit siklon ini juga berpotensi membawa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat mengguyur wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.

Huda mengingatkan, curah hujan tinggi di wilayah dengan topografi curam sangat identik dengan risiko banjir bandang dan tanah longsor yang bisa datang sewaktu-waktu.

“Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi. Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” ujar Huda.

Untuk itu, DPR mendorong pemerintah pusat agar tidak berjalan sendiri. Intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah di level provinsi hingga desa harus segera ditingkatkan untuk menyusun langkah-langkah antisipasi paling efektif.

Salah satu yang ditekankan Huda adalah pentingnya sistem peringatan dini yang merakyat dan mudah dipahami.

“Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, saat terjadi banjir atau tanah longsor, warga bisa langsung mengungsi,” kata Huda.

Selain itu, penyiapan titik-titik evakuasi yang aman dan mudah dijangkau juga menjadi sebuah keharusan.