KPK Pastikan Perceraian Atalia-RK Tak Hambat Kasus BJB, Sita Aset Tetap Bisa Jalan

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyidikan perkara dugaan korupsi dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB periode 2021–2023 tetap berlanjut meskipun mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan proses perceraian merupakan ranah yang berbeda dan tidak akan mengganggu penyidikan perkara pengadaan iklan yang sedang berjalan.

“Tentunya ini dua hal yang berbeda, sehingga tidak mengganggu proses terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan iklan di BJB, yang salah satu saksinya adalah Saudara RK,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Budi juga mengatakan pemisahan harta antara Atalia dan Ridwan Kamil akibat perceraian tidak menjadi hambatan bagi KPK dalam menelusuri aset-aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi.

“Karena basisnya adalah follow the money. Kita akan telusuri, kita lacak aset-aset yang mengalir dari substansi perkaranya, yang berangkat dari dana nonbudgeter pengadaan iklan di BJB, mengalir ke mana saja, ke siapa saja, dan untuk apa saja,” ujar Budi.

Menurut dia, status pernikahan maupun pemisahan harta tidak memengaruhi proses pelacakan aset. Selama aset tersebut diduga berkaitan atau berasal dari tindak pidana korupsi, tegas Budi, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan.

“Jika nanti ada aset-aset yang berkaitan, tentunya nanti akan kami lacak, kami telusuri. Sepanjang aset-aset itu terkait atau berasal dari dugaan tindak pidana korupsi, maka KPK punya kewenangan untuk melakukan penyitaan atas aset-aset tersebut,” tandas Budi.

Kasus ini diketahui menyeret nama Ridwan Kamil, yang telah digeledah dan sejumlah asetnya disita, termasuk kendaraan berupa Mercedes-Benz dan sepeda motor Royal Enfield.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk Yuddy Renaldi sebagai tersangka.

Dia diduga menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah akibat dugaan korupsi pada penempatan dana iklan PT BJB Tbk.

“Rp222 miliar tersebut digunakan sebagai dana nonbudgeter oleh BJB,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

Selain Yuddy, tersangka lainnya ialah Pimpinan Divisi Corsec BJB Widi Hartono; pengendali Agensi Antedja Muliatana dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dulmanan; pengendali Agensi BSC Advertising dan WSBE, Suhendrik; serta pengendali Agensi CKMB dan CKSB, Sophan Jaya Kusuma.

Budi menjelaskan pada 2021–2023, BJB menyiapkan dana Rp409 miliar untuk penayangan iklan di media televisi, cetak, dan daring. Ia menyebut ada enam perusahaan yang menerima aliran dana dari pengadaan iklan tersebut.

Adapun perusahaan dan nilai penerimaan dana yang dimaksud ialah PT CKMB sebesar Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

KPK menduga penunjukan agensi tidak dilakukan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. KPK juga mengendus adanya selisih pembayaran yang menyebabkan negara mengalami kerugian keuangan lebih dari Rp200 miliar.

“Yang sejak awal disetujui oleh YR (Yuddy Renaldi) selaku dirut, bersama-sama dengan WH (Widi Hartono), untuk bekerja sama dengan enam agensi tersebut di atas guna menyiapkan dana kebutuhan nonbudgeter BJB,” ujar Budi.

Budi juga menyebut adanya timbal balik dalam pengadaan iklan ini. Panitia pengadaan diduga mengatur pemilihan iklan agar dimenangkan oleh rekanan tertentu.

“Dirut (Yuddy) bersama-sama dengan PPK mengetahui penggunaan uang yang menjadi dana nonbudgeter BJB,” ucap Budi.