Baca 10 detik
- Pemerintah memilih menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian.
- Penyusunan PP ini bertujuan menyelesaikan persoalan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan polemik Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025.
- PP ini diharapkan selesai paling lambat akhir Januari 2026 dan akan menggantikan pengaturan jabatan yang diatur Perpol Nomor 10 Tahun 2025.
Yusril mengungkapkan proses perumusan PP telah dimulai sejak dua hari lalu dengan melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum, di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
Presiden, kata Yusril, telah menyetujui pengaturan penugasan anggota Polri di jabatan sipil dilakukan melalui PP.
"Diharapkan paling lambat akhir Januari 2026, PP tersebut sudah dapat diselesaikan," ujar Yusril.
