- Program Lumbung Mataram DIY, disiapkan sejak dua tahun lalu, menjadi solusi risiko inflasi Program Makan Bergizi Gratis.
- Program ini mengintegrasikan pertanian dan peternakan desa, memanfaatkan lahan kas desa seluas 1 hingga 1,25 hektare per desa.
- BGN memuji model DIY karena menciptakan kemandirian pasokan pangan lokal, sejalan dengan regulasi tata kelola program nasional.
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus meluas diam-diam menyimpan risiko laten: lonjakan kebutuhan pangan yang bisa berujung inflasi dan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Di tengah kekhawatiran itu, langkah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan Program Lumbung Mataram justru dipuji sebagai solusi konkret.
Badan Gizi Nasional (BGN) menilai Program Lumbung Mataram yang digagas Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai jawaban atas persoalan klasik program pangan berskala besar: ketersediaan bahan baku yang stabil dan berkelanjutan.
“Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata Ngarso Dalem sudah menyiapkan Program Lumbung Mataram yang dibangun secara terintegrasi, baik peternakan maupun pertanian. Ini nanti bisa memasok dapur-dapur MBG,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, usai bertemu Sri Sultan di Gedong Wilis, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Selasa (23/12/2025).
Dalam pertemuan tertutup selama hampir dua jam, Sri Sultan menjelaskan bahwa Lumbung Mataram bukan program dadakan untuk menyambut MBG. Program ini sudah disiapkan sejak dua tahun lalu sebagai skema pemberdayaan desa, terutama bagi warga yang tidak memiliki lahan pertanian.
Setiap desa di DIY diminta menyediakan lahan kas desa seluas 1 hingga 1,25 hektare. Lahan tersebut dikelola warga desa untuk pertanian dan peternakan terpadu.
“Lumbung Mataram ini sudah kami siapkan sejak dua tahun lalu, untuk membantu warga masyarakat yang kurang beruntung,” ujar Sri Sultan.
BGN sendiri sebelumnya menyoroti potensi masalah serius dalam pelaksanaan MBG, terutama meningkatnya kebutuhan bahan baku seiring bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika tidak diantisipasi, kebutuhan besar ini berisiko memicu kenaikan harga dan kelangkaan pangan.
Nanik mengakui, Lumbung Mataram berpotensi menjadi peredam risiko tersebut, setidaknya di wilayah DIY. Dengan konsep pertanian terintegrasi dan berbasis desa, pasokan pangan untuk dapur MBG diharapkan tidak lagi bergantung pada daerah lain.
“Harapannya, tidak ada lagi yang membeli dari luar daerah. Kalau ini berjalan, kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat bisa benar-benar terjadi,” ujar Nanik, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga Program MBG.
Sri Sultan pun memasang target cukup ambisius. Ia berharap Lumbung Mataram mampu memasok sebagian besar kebutuhan bahan baku pangan untuk program MBG di DIY. Jika terbukti efektif, perluasan lahan menjadi opsi berikutnya.
“Harapan saya ini bisa, sebagian besar, menyuplai kebutuhan-kebutuhan makan gratis,” kata Sultan.
Selain menopang MBG, konsep ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan warga desa. Lahan yang sebelumnya menganggur atau hanya berstatus kas desa, kini diolah produktif oleh masyarakat yang selama ini tak punya akses ke sawah.
BGN menilai Program Lumbung Mataram juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Pasal 38 regulasi tersebut menegaskan prioritas penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, koperasi, hingga BUMDes.
Karena itu, Nanik berencana membawa model Lumbung Mataram sebagai contoh ke daerah lain. Ia menyebut DIY telah lebih dulu melangkah dibanding provinsi lain dalam memanfaatkan lahan desa untuk menopang program nasional.
“Saya akan sampaikan bahwa DIY sudah mempelopori. Desa memanfaatkan lahan idle atau bengkok untuk ditanami warga yang tidak punya sawah, untuk pertanian dan peternakan,” pungkasnya.
TERPOPULER
