Satgas PKH menjatuhkan denda sebesar Rp1,2 triliun kepada PT Toshida Indonesia karena terbukti melakukan aktivitas pertambangan ilegal seluas 124,52 hektare di kawasan hutan Kabupaten Kolaka tanpa memiliki izin resmi pemerintah.
Aktivitas PT Toshida Indonesia melanggar undang-undang kehutanan sehingga dilakukan penyegelan lokasi. Langkah tegas ini diambil untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang signifikan serta memulihkan kerugian besar negara akibat pertambangan liar.
Pemerintah melalui Satgas PKH berkomitmen menindak tegas 71 perusahaan pelanggar aturan kehutanan. Pemberian sanksi administratif ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan korporasi terhadap regulasi demi perlindungan hutan.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada manajemen PT Toshida Indonesia terkait penetapan sanksi administratif tersebut, namun belum mendapatkan respons resmi.
