- Bupati Aceh Utara, Ayahwa, mengeluh kepada pimpinan DPR RI mengenai minimnya perhatian nasional terhadap banjir parah di wilayahnya.
- Isolasi digital karena putusnya listrik dan sinyal menyebabkan bencana Aceh Utara kurang terekspos, berbeda dengan daerah lain.
- DPR RI membentuk posko Satgas Pemulihan Pascabencana yang akan berkantor di Aceh untuk memastikan penanganan bencana terintegrasi.
Suara.com - Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, mencurahkan isi hatinya alias curhat kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Ayahwa, dalam rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kota Banda Aceh, pekan lalu, tak kuasa menahan kesedihan ketika daerahnya dihantam banjir bandang.
Ia menyebutkan kabupaten yang dipimpinnya seolah menjadi wilayah yang terlupakan dalam peta bencana nasional, hanya karena satu alasan teknis yang ironis: tidak adanya koneksi internet untuk membuat bencana tersebut "viral" di media sosial.
Isolasi Digital yang Berujung Maut
Pekan pertama banjir besar melanda, Aceh Utara lumpuh total. Akses komunikasi terputus dan aliran listrik padam sepenuhnya.
Kondisi ini membuat jeritan minta tolong warga tidak mampu menembus riuhnya algoritma media sosial yang biasanya menjadi pemantik respons cepat pejabat di Jakarta.
"Ada 25 kecamatan daerah kami kebanjiran. Dua kecamatan lainnya longsor. Korban jiwa mencapai 213 orang. Belum lagi listrik padam. Tapi kami tidak viral, sehingga nasional tidak tahu ada banjir di Aceh Utara," kata Ayahwa.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi bahwa Aceh Utara mencatat jumlah korban jiwa terbanyak dibandingkan wilayah lain di Aceh, yakni mencapai 213 orang.
Namun, ketiadaan dokumentasi yang masif di platform digital membuat urgensi penanganan di wilayah ini kalah pamor dibanding daerah tetangga.
Baca Juga: Ini 3 Poin yang Dihasilkan Dari Rapat Kordinasi DPR-Pemerintah Pascabencana di Aceh
Ia menambahkan, viralnya jembatan putus di Bireuen atau terendamnya pusat kota di Aceh Tamiang membuat bantuan mengalir deras ke sana. Sementara di Aceh Utara, warga bertaruh nyawa dalam kesunyian tanpa sorotan kamera.
"Sinyal ponsel mati, kami hanya bisa melihat saja, rumah hanyut, masjid, manusia hanyut. Kami hanya bisa lihat dari atap meunasah (musala)," beber dia.
Ayahwa menambahkan, minimnya publikasi membuat pejabat pusat seolah menutup mata terhadap bencana di Aceh Utara.
"Mohon maaf bukan saya kasar, tapi ini curahat hati saya," kata dia.
DPR berkantor di Aceh
Merespons curahan hati yang mendalam tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat koordinasi tersebut, langsung mengambil langkah konkret.
DPR RI resmi membentuk posko Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana yang akan berkantor langsung di Aceh untuk memastikan tidak ada lagi wilayah yang terabaikan karena masalah koordinasi maupun publikasi.
“Kami sepakat penanganan pascabanjir harus terkoordinasi secara intensif dan terintegrasi. Dengan penanganan berskala nasional, bisa mempercepat perbaikan," kata Dasco.
Politisi senior Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa keberadaan Satgas ini bukan sekadar simbolis.
Pimpinan DPR RI dijadwalkan akan bergantian berkantor di Aceh guna memantau jalannya pemulihan secara real-time.
“Kami sudah membentuk membentuk posko Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Aceh, dan pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intens,” katanya.
Lingkup kerja Satgas ini dipastikan akan menyentuh aspek-aspek krusial bagi kehidupan warga, mulai dari perbaikan infrastruktur yang hancur, pemulihan fasilitas pendidikan, hingga penyediaan hunian permanen bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Rapat besar ini juga dihadiri oleh deretan tokoh penting, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Kehadiran Direktur Utama PT Telkomsel dan PT PLN dalam rapat tersebut juga menjadi catatan penting untuk menjawab kegelisahan Ayahwa terkait infrastruktur komunikasi dan listrik di masa darurat.
Dasco menegaskan, sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan Aceh, khususnya Aceh Utara, bangkit kembali dari keterpurukan pascabencana.