- Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh militer AS pada 3 Januari 2025, pasca serangan udara presisi yang dipimpin Donald Trump.
- Penangkapan didasarkan pada dakwaan Departemen Kehakiman AS mengenai keterlibatan Maduro dalam jaringan penyelundupan narkotika internasional sejak 2020.
- Operasi tersebut didukung blokade laut oleh 15.000 personel AS dan memicu reaksi global, termasuk kecaman tegas dari China.
Sebelum serangan udara dimulai, AS telah "mengunci" Venezuela dari laut.
Sebanyak 15.000 personel militer dikerahkan di perairan Karibia untuk memutus jalur logistik. Per 30 Desember, 11 kapal perang raksasa, termasuk kapal induk tercanggih USS Gerald R. Ford, telah bersiaga di posisi tempur.
Armada ini diperkuat oleh kapal perusak rudal berpemandu, kapal penjelajah, hingga kapal serbu amfibi, menciptakan blokade yang tak tertembus.
4. Dominasi Teknologi: Duel yang Tidak Seimbang
Analisis intelijen mengungkap bahwa militer Venezuela sama sekali tidak berdaya menghadapi keunggulan teknologi siluman (stealth) AS.
Dengan kesenjangan alutsista yang drastis, militer AS mampu melepaskan serangan presisi tinggi tanpa hambatan berarti. Pertahanan udara Venezuela runtuh dalam waktu singkat, membuktikan bahwa keberanian personel saja tidak cukup melawan keunggulan teknologi tempur modern.
5. Dunia Terbelah: Protes Keras China dan Diplomasi Indonesia
Reaksi keras datang dari Beijing. Pemerintah China secara resmi mengecam intervensi sepihak ini sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
Mereka mendesak AS untuk segera membebaskan Maduro, menjamin keselamatannya, dan menghentikan upaya penggulingan kekuasaan secara paksa.
Baca Juga: Berhasil Tumbangkan Nicolas Maduro, Donald Trump Ambil Alih Minyak Venezuela
Di sisi lain, Indonesia mengambil posisi yang lebih moderat namun tegas. Jakarta secara konsisten mendorong agar konflik ini diselesaikan di meja perundingan demi keamanan warga sipil.
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam PBB dan prinsip kedaulatan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa antarnegara.
Reporter: Dinda Pramesti K
