Korlap Demo Rusuh Tak Bisa Dipenjara? Wamenkumham Beberkan Syarat Mutlak di KUHP Baru

Suara.com - Kabar penting bagi para aktivis dan seluruh elemen masyarakat yang kerap menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi. Pemerintah memberikan penjelasan krusial terkait nasib hukum seorang penanggung jawab aksi yang berujung onar atau rusuh.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, seorang koordinator atau penanggung jawab demonstrasi tidak serta merta bisa dijerat pidana meskipun aksi yang digelarnya berakhir ricuh.

Menurutnya, ada satu syarat mutlak yang bisa menjadi "tameng hukum" bagi para penanggung jawab aksi. Kuncinya hanya satu: pemberitahuan kepada aparat yang berwenang.

“Jadi, kalau saudara-saudara perhatikan Pasal 256 (KUHP, red.) itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, dan saya memberitahukan kepada polisi, lalu timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana karena sudah memberi tahu,” ujar pria yang akrab disapa Eddy, dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Pernyataan ini disampaikan Eddy untuk meluruskan persepsi publik mengenai Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang spesifik mengatur soal penyelenggaraan pawai atau unjuk rasa.

Lebih jauh, Wamenkumham menjelaskan bahwa pasal ini bekerja dengan logika implikasi yang sangat ketat. Jerat pidana hanya berlaku jika dua unsur terpenuhi secara bersamaan, yakni tidak adanya pemberitahuan dan timbulnya keonaran.

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pasal ini tidak bisa diterapkan. Bahkan, jika seorang penanggung jawab tidak memberitahukan rencana aksinya, namun demonstrasi berjalan dengan damai tanpa kerusuhan, ia juga tidak dapat dipidana.

“Jadi, pasal itu bahasanya adalah di implikasi. ‘Jika dan hanya jika’, tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Isi Pasal 256 KUHP yang Jadi Sorotan

Untuk diketahui, aturan yang menjadi pusat perbincangan ini akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026 mendatang. Adapun bunyi lengkap dari Pasal 256 KUHP yang baru adalah sebagai berikut:

"Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

Dalam bagian penjelasannya, KUHP baru merinci bahwa yang dimaksud dengan 'terganggunya kepentingan umum' adalah kondisi tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi.

UU KUHP ini sendiri telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2023. Sesuai dengan Pasal 624, undang-undang ini akan mulai berlaku secara penuh tiga tahun setelah tanggal diundangkan, yang jatuh tepat pada 2 Januari 2026.