REGIONAL:
- Tim kuasa hukum Laras Faizati Khairunnisa menilai replik JPU pada sidang 7 Januari 2026 gagal menjawab substansi pembelaan.
- Jaksa dianggap keliru memahami Feminist Legal Theory serta menyederhanakan unsur mens rea dan kesetaraan hukum.
- JPU tetap menuntut hukuman satu tahun penjara bagi Laras atas dugaan penghasutan demonstrasi Agustus 2025.
“Dari sebelum, saat, dan setelah peristiwa, Laras konsisten menjelaskan konteks kemanusiaan dan emosional dari unggahannya. Itu semua sudah kami uraikan di pleidoi,” katanya.
Menurut Markus, jaksa sama sekali tidak mengurai bagaimana unsur kesengajaan itu terbentuk, selain asumsi bahwa pendidikan tinggi otomatis melahirkan niat jahat.
“Padahal kesetaraan di hadapan hukum itu bukan kesetaraan formal. Keadilan justru tercapai ketika pengalaman pribadi seseorang—termasuk pengalaman perempuan—dipertimbangkan,” ujarnya.
Pernyataan tim kuasa hukum ini muncul setelah Jaksa Penuntut Umum dalam sidang replik tetap bersikukuh meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Laras. Jaksa menolak seluruh nota pembelaan dan menilai Laras terbukti melakukan penghasutan sebagaimana Pasal 161 ayat (1) KUHP.
Jaksa juga menolak dalih kebebasan berekspresi dan menyebut penggunaan bahasa Inggris dalam unggahan media sosial Laras tidak menghilangkan unsur kesengajaan.
Menurut jaksa, anggapan bahwa publik Indonesia tidak memahami bahasa Inggris adalah keliru dan berbahaya jika dijadikan pembenaran hukum.
Sidang replik ini merupakan lanjutan dari pembacaan pledoi Laras pada Senin (5/1/2026) lalu yang berlangsung dalam suasana emosional.
Dalam pleidoinya, Laras menegaskan unggahan Instagram Story yang dipersoalkan jaksa merupakan luapan duka, kemarahan, dan kekecewaan atas tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan.
Sidang akan dilanjutkan dengan agenda duplik dari pihak penasihat hukum sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pada 15 Januari 2026.
TERPOPULER
