Tanggapi Survei LSI Denny JA, PKB Sebut Pilkada Lewat DPRD Bagian dari Demokrasi

Suara.com - Mayoritas publik Indonesia secara tegas menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke tangan DPRD. Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan angka penolakan masif mencapai 66,1 persen.

Namun, di tengah gelombang penolakan tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru membuka pintu diskusi dan membeberkan sejumlah alasan mengapa opsi tersebut layak dipertimbangkan.

Sikap kontras ini menjadi perdebatan panas di ranah politik, mempertanyakan apakah efisiensi demokrasi harus mengorbankan hak pilih langsung warga negara.

Penolakan Masif dari Publik

Temuan LSI Denny JA menjadi tamparan keras bagi para penggagas wacana Pilkada melalui DPRD. Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, memaparkan bahwa angka penolakan yang mencapai 66,1 persen tidak bisa dianggap remeh.

Responden yang menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali jauh melampaui mereka yang setuju (28,6 persen).

"Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD, angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik," kata Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2025).

Ardian menegaskan bahwa penolakan ini bersifat menyeluruh dan tidak terkotak-kotak oleh demografi tertentu.

Baik laki-laki maupun perempuan, warga kota maupun desa, semua menunjukkan tren penolakan yang serupa.

"Kemudian baik yang di desa maupun yang di kota pun menolak. Isu ini tidak hanya milik masyarakat di perkotaan, tapi masyarakat desa juga," jelasnya.

Argumen PKB: Demokrasi Efektif dan Hemat Biaya

Merespons hasil survei tersebut, Ketua DPP PKB, Daniel Johan, memberikan pandangan berbeda.

Menurutnya, usulan Pilkada lewat DPRD bukanlah langkah mundur, melainkan sebuah upaya mencari format demokrasi yang lebih efektif untuk menyejahterakan rakyat.

Ia berpendapat, mekanisme ini tetap demokratis selama dikelola secara transparan dan partisipatif.

Salah satu kuncinya, kata Daniel, adalah dengan memperkuat mekanisme uji publik bagi para calon kepala daerah.

"Salah satu poin penting yang dapat diperkuat adalah uji publik calon secara terbuka dan partisipatif. Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menilai rekam jejak, kapasitas, dan integritas para calon kepala daerah," kata Daniel kepada wartawan, Kamis (8/1/2025).

Selain itu, Daniel menyoroti salah satu penyakit kronis dalam Pilkada langsung: politik biaya tinggi (high cost politics).

Menurutnya, pemilihan melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk menekan biaya politik yang sangat mahal, yang sering kali menjadi akar dari praktik korupsi kepala daerah terpilih.

Ia juga bernostalgia tentang era ketika pemilihan di legislatif mampu melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas dan teruji, bukan sekadar menang karena popularitas sesaat.

"Dulu, setiap Gubernur yang dipilih merupakan para Bupati dan Walikota terbaik yang ada saat itu. Sehingga, mereka benar-benar bisa bekerja dan diandalkan dalam membawa kemajuan daerah, bukan sekadar populer. Kita berharap hal itu bisa kita wujudkan kembali," ungkapnya.

Meski memiliki sejumlah argumen, Daniel menegaskan bahwa PKB tidak menutup telinga.

Pihaknya menyatakan wacana ini masih sangat terbuka untuk dikaji lebih dalam dengan melibatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat.

"PKB berpandangan diskursus ini masih terbuka untuk dikaji, agar mekanisme yang dipilih benar-benar memperkuat demokrasi, menghadirkan pemimpin berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat," pungkasnya.