Baca 10 detik
- KPK mendalami pola korupsi kepala daerah, meliputi Bupati Bekasi, Lampung Tengah, dan Ponorogo.
- Pola utamanya adalah penggunaan uang suap atau gratifikasi untuk menutup biaya politik fantastis Pilkada.
- Dana haram proyek pemerintah diduga mengalir untuk mengembalikan modal atau melunasi utang pemodal politik sebelumnya.
Sementara pada kasus Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, ia terjerat dugaan suap terkait pengurusan jabatan dan proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo.
Dalam pengembangannya, KPK menemukan adanya dugaan aliran uang dari Sugiri Sancoko kepada Ketua KONI Kabupaten Ponorogo periode 2024–2028, Sugiri Heru Sangoko (SHS), yang disebut-sebut berperan sebagai salah satu pemodal utama dalam Pilkada Ponorogo 2024.
