- Rocky Candra, anggota Komisi XII DPR RI, mengkritik Menteri ESDM Bahlil terkait maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menyebabkan banyak korban jiwa.
- Kritik disampaikan saat Raker Komisi XII DPR RI pada Kamis (22/1/2026), menyoroti korban tewas di Pongkor dan Sarolangun akibat tambang ilegal.
- Rocky mendesak Menteri ESDM merumuskan solusi konkret, termasuk opsi penataan PETI melalui kerja sama dengan PT Antam dan peran Ditjen Gakkum.
Suara.com - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rocky Candra, melontarkan kritik keras kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di berbagai daerah.
Rocky menyoroti terus bertambahnya korban jiwa akibat aktivitas tambang ilegal yang hingga kini dinilai belum tertangani secara serius.
Kritik tersebut disampaikan Rocky dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Ia membeberkan sejumlah insiden kecelakaan fatal di tambang ilegal yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
“Dua atau tiga minggu yang lalu ada kejadian PETI yang mengakibatkan meninggal hampir 11 orang di Pongkor, di Bogor. Dua hari yang lalu, Pak Menteri, di kampungnya Pak Cek Endra di Sarolangun, Jambi, ada enam orang yang meninggal akibat PETI. Terakhir delapan orang, Pak Menteri. Harus menunggu berapa orang lagi yang meninggal untuk ini bisa ditertibkan?” kata Rocky dengan nada tegas.
Menurut Rocky, keberadaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) di Kementerian ESDM seharusnya menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan persoalan tambang ilegal yang kian meresahkan.
Ia meminta Menteri Bahlil segera merumuskan langkah konkret, termasuk membuka opsi kerja sama dengan PT Aneka Tambang (Antam) untuk menata atau melegalkan aktivitas pertambangan rakyat di kawasan tertentu.
“Dirjen Gakkum sudah ada, jadi kami minta supaya PETI dicarikan jalan keluarnya. Apakah penertibannya dikerjasamakan dengan Antam atau bagaimana, silakan Pak Menteri memformulasikannya,” ujarnya.
Rocky juga menyinggung contoh ketegasan kepala daerah di Provinsi Jambi. Ia mengisahkan aksi Bupati Bungo yang berani menutup aktivitas PETI meski mendapat perlawanan dari kelompok preman.
Baca Juga: Bahlil Dukung Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe, KLH Dorong ke Bareskrim
“Di Provinsi Jambi ada bupati yang tegas. Kemarin Bupati Bungo menutup PETI, dihadang oleh preman, Pak Menteri, tapi dia lawan habis-habisan. Tapi kan tidak semua bupati seperti ini berani,” ungkap Rocky.
Karena itu, ia menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal tidak bisa hanya bergantung pada keberanian individu kepala daerah. Menurutnya, diperlukan intervensi dan kebijakan nasional yang tegas dari pemerintah pusat.
“Harus ada kebijakan, harus ada ketegasan dari Kementerian ESDM melalui Gakkum-nya untuk bisa mencari jalan keluar terhadap PETI. Itu yang kami minta,” pungkasnya.
