Usai Tetapkan Sudewo Jadi Tersangka Kasus DJKA, KPK Dalami Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mendalami dugaan keterlibatan anggota Komisi V DPR lainnya dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

KPK diketahui telah menetapkan mantan anggota Komisi V DPR yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Penetapan tersangka terhadap Sudewo disebut menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mendalami dugaan keterlibatan anggota Komisi V DPR periode 2019–2024.

Terlebih, fakta persidangan dan putusan perkara dugaan suap proyek DJKA sebelumnya telah mengungkap sejumlah anggota Komisi V DPR yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan dengan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi guna memperkuat alat bukti.

“Penyidikan perkara ini masih bergulir. Kita sama-sama menunggu perkembangannya,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).

Ia menjelaskan, pemanggilan saksi dilakukan untuk mengungkap peran pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk mereka yang diduga menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi tersebut.

“Mengingat sejumlah saksi juga masih terus dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan, guna memperkuat bukti-bukti yang dibutuhkan penyidik dalam mengungkap perkara ini. Baik untuk menerangkan pihak-pihak yang diduga berperan maupun yang menerima aliran uang,” ujar Budi.

Terkait kemungkinan pemanggilan anggota DPR Komisi V, Budi menegaskan seluruh proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan.

“Untuk pemanggilan para saksi sesuai kebutuhan penyidik. Kita ikuti perkembangan penyidikan perkara ini,” tandas Budi.

Sekadar informasi, KPK mengungkapkan bahwa Bupati Kabupaten Pati Sudewo juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan desa di lingkungan Kabupaten Pati yang juga menjerat Sudewo.

“Bahwa juga sekaligus untuk perkara DJKA itu, hari ini kita juga sudah naikkan (status tersangka SDW) ya begitu, jadi sekaligus,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026).

KPK sebelumnya mengungkapkan bahwa Sudewo merupakan salah satu pihak yang diduga menerima uang dari kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA.

“Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

Nama Sudewo sempat muncul dalam persidangan kasus tersebut dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah.

Dalam sidang tersebut terungkap bahwa KPK menyita uang sekitar Rp3 miliar berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing dari rumah Sudewo.

Namun, Sudewo membantah adanya penyitaan uang Rp3 miliar tersebut. Ia juga membantah menerima uang Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.