- Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan keputusan reshuffle adalah hak prerogatif penuh Presiden RI.
- Bahlil menanggapi isu pergeseran posisinya menjadi Menko dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada kepala negara.
- Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, angkat bicara menanggapi santernya isu perombakan kabinet (reshuffle).
Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri merupakan otoritas penuh Presiden.
Hal ini disampaikan Bahlil menanggapi rumor bahwa sejumlah menteri dari Partai Golkar akan terkena dampak reshuffle.
Bahkan, nama Bahlil sendiri disebut-sebut akan bergeser posisi dari Menteri ESDM menjadi Menteri Koordinator (Menko), baik itu Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) maupun Menko Bidang Perekonomian.
Menanggapi kabar burung tersebut, Bahlil memilih untuk bersikap normatif dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada kepala negara.
"Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu presiden, mengangkat, memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Ya," ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026) kemarin.
Bahlil tidak memberikan jawaban eksplisit mengenai kebenaran perpindahan posisinya ke kursi Menko.
Ia hanya menekankan bahwa jabatan menteri adalah amanah yang bergantung pada kepercayaan Presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan.
Sebagai pimpinan partai dengan kursi menteri yang cukup banyak di kabinet, posisi Partai Golkar memang kerap menjadi pusat perhatian setiap kali isu reshuffle mencuat.
Baca Juga: Bahlil Jamin Sumur Rakyat Mulai Bisa Beroperasi Secara Legal
Meski demikian, Bahlil memastikan bahwa saat ini jajaran menteri masih tetap fokus menjalankan tugas sebagai pembantu presiden di kementerian masing-masing.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg, Prasetyo Hadi menegaskan, bahwa dalam waktu dekat Presiden RI Prabowo Subianto belum akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
"Reshuffle? Reshuffle apa? Belum, belum ada," kata Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada tahun ini. Jika benar, reshuffle ke depan akan menjadi yang perdana pada tahun 2026.
Prediksi akan adanya bongkar pasang menteri terlihat dari pelaksanaan retret di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (6/1/2026).
Pelaksanaan retret itu, diakui Prabowo sendiri, salah satunya untuk mengevaluasi kinerja kabinet selama satu tahun ke belakang.
Pengamat politik Yusak Farchan menilai penyelenggaraan retret bukan sekadar formalitas, melainkan upaya Prabowo untuk membaca dinamika internal di Kabinet Merah Putih.
Menurutnya, retret merupakan cara Prabowo menguji loyalitas sekaligus memetakan kekompakan para pembantunya di kabinet.
"Jadi retret itu seperti cek ombak sebelum reshuffle. Pasca-retret, tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet," kata Yusak kepada Suara.com, Kamis (15/1/2026).
Yusak mengatakan kemungkinan akan ada pergantian menteri atau wakil menteri yang berkinerja buruk. Selain itu, Prabowo juga berpotensi menambah pos baru pada jabatan wakil menteri.
