- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bernegosiasi dengan Pemda Papua terkait divestasi saham 10 persen PT Freeport Indonesia.
- Proses divestasi saham 10 persen untuk Papua ditargetkan selesai paling lambat pada Kuartal I tahun 2026.
- Presiden Prabowo meminta pembagian porsi saham 10 persen bagi warga asli Papua dibahas secara mendalam.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Bahlil Lahadalia, menyebut pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah soal divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen untuk Papua.
Hal ini setelah dirinya, melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri di Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu.
"Kami membahas beberapa soal, termasuk dalamnya adalah persoalan saham Papua di Freeport yang 10 persen," kata Bahlil saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (22/1/2026).
![Smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur. [Foto dok. PT Freeport Indonesia]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/09/23/69854-smelter-freeport-di-gresik-jawa-timur.jpg)
Bahlil pun menyebut proses divestasi saham 10 persen itu akan selesai dalam pada kuartal I 2026.
"Dan dalam waktu dekat kami akan segera menyelesaikan, (kuartal satu) Insya Allah selesai," katanya.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyebut proses divestasi 10 persen Freeport untuk Papua sudah memasuki tahap akhir.
Hal itu diungkapnya usai memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 17 Desember lalu. Dia pun menyebut prosesnya tinggal finalisasi.
Terkait rencana divestasi saham Freeport, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pembagian porsi 10 persen bagi warga asli Papua dibicarakan secara mendalam.
Ketua KEPP-OKP, Velix Wanggai menyatakan bahwa pelaksanaan divestasi tersebut akan dilakukan melalui PT Papua Divestasi Mandiri. Keputusan hasil RUPS perusahaan daerah ini nantinya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM untuk difinalisasi.
Baca Juga: Bahlil Mau Stop Impor BBM di 2027, Harganya Bisa Murah?