REGIONAL:
- Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengkritisi keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza inisiasi Donald Trump.
- Keterlibatan ini menawarkan peluang diplomasi, namun berpotensi memicu risiko geopolitik, keamanan personel TNI, dan beban finansial Rp16 triliun.
- Ia menekankan pemerintah harus memastikan keselarasan langkah dengan mandat dan resolusi hukum internasional PBB terkait konflik tersebut.
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, memberikan catatan kritis terkait keputusan Pemerintah Indonesia bergabung dalam “Dewan Perdamaian Gaza” yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Meski melihat adanya peluang strategis, TB Hasanuddin memperingatkan empat risiko besar, mulai dari beban anggaran yang fantastis hingga ancaman keselamatan personel TNI di lapangan.
Dari sisi positif, ia menilai kehadiran Indonesia dapat memberikan warna tersendiri dalam diplomasi Timur Tengah serta menjadi jembatan aspirasi negara-negara Muslim.
"Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus suara moral dunia Islam, Indonesia dapat menghadirkan dimensi kemanusiaan yang kuat serta menjadi jembatan antara kepentingan Barat dan aspirasi negara-negara Muslim," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).
Ia menambahkan, keterlibatan ini berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia di mata Amerika Serikat.
"Lebih jauh, posisi tersebut dapat menjadi bargaining chip (posisi tawar) yang strategis bagi Indonesia untuk mendorong Amerika Serikat agar lebih konsisten dalam memperjuangkan solusi dua negara (two-state solution), yang selama ini menjadi sikap resmi diplomasi Indonesia," katanya.
Namun, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan pemerintah tidak boleh gegabah. Ia menguraikan empat hal krusial yang harus diantisipasi secara matang:
1. Risiko Geopolitik
TB Hasanuddin khawatir bergabungnya Indonesia dalam forum bentukan AS ini akan dianggap sebagai bentuk keberpihakan terhadap agenda politik Washington. "Persepsi tersebut dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan, khususnya yang memiliki pandangan berbeda terhadap konflik Gaza," katanya.
2. Keamanan Personel TNI di Lapangan
Risiko kedua menyangkut keselamatan pasukan penjaga perdamaian. Jika misi ini tidak melibatkan seluruh faksi di Gaza, termasuk Hamas, maka personel TNI yang diterjunkan berpotensi menghadapi bahaya besar.
"Pasukan Indonesia berpotensi menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan Amerika Serikat. Terlebih, Indonesia saat ini mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, sehingga setiap insiden pelanggaran HAM dapat berdampak serius terhadap reputasi Indonesia di mata internasional," tegasnya.
3. Beban Finansial Mencapai Rp16 Triliun
Poin ketiga menyangkut persoalan pendanaan. Mengingat pernyataan Donald Trump yang menyebut kontribusi minimal USD 1 miliar atau sekitar Rp16 triliun bagi anggota tetap, TB Hasanuddin meminta pemerintah bersikap terbuka mengenai sumber dananya.
"Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan sumber pendanaan tersebut agar tidak membebani keuangan negara dan kesejahteraan rakyat," ucapnya.
4. Keselarasan dengan Mandat PBB
Terakhir, ia mengingatkan agar Indonesia tetap berada dalam koridor hukum internasional. Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan prinsip, mandat, dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina–Israel.
Ia meminta pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian agar langkah diplomasi ini tidak menjadi bumerang bagi bangsa sendiri.
“Pemerintah perlu bersikap cermat, terukur, dan transparan dalam menyikapi keanggotaan ini. Jangan sampai niat baik untuk perdamaian justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa,” pungkasnya.
TERPOPULER