- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan adanya batasan tegas terkait pelibatan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme di dalam negeri.
- Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) ini sedang dalam tahap harmonisasi untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Polri dan TNI.
- Draf Perpres mengenai tugas TNI dalam terorisme yang beredar belum final dan masih digodok pemerintah agar sesuai koridor hukum.
Suara.com - Wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi penanggulangan terorisme di dalam negeri kembali mengemuka. Namun, di tengah pembahasan rancangan peraturan yang mengatur hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan sinyal tegas, ada aturan main dan batasan yang tidak bisa ditawar.
Pernyataan ini menjadi sorotan, mengingat penindakan terorisme selama ini menjadi domain utama Kepolisian RI, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.
Keterlibatan militer dalam ranah penegakan hukum sipil selalu menjadi isu yang sensitif dan memerlukan kerangka hukum yang sangat jelas.
Berbicara usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa proses penyusunan aturan turunan ini masih dalam tahap pembahasan intensif.
Ia menyebut proses ini sebagai "harmonisasi" untuk memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan dan setiap institusi bergerak sesuai koridornya.
"Kami sedang menunggu proses harmonisasi, karena ini ada batasan-batasan yang harus kita jaga," kata Listyo di kompleks parlemen, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Senin 26/1/2026).
Kapolri menjelaskan bahwa kehati-hatian ini diperlukan agar tujuan utama dari peraturan tersebut, yakni memberantas terorisme secara efektif, dapat tercapai tanpa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Harmonisasi ini, kata dia, krusial agar maksud dari peraturan yang dibuat itu nantinya sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan terorisme.
Mengurai Batasan Antara Peran Polri dan TNI
Baca Juga: Kapolri Listyo Tolak Jadi Menteri Kepolisian, Pilih Jadi Petani Saja
Wacana ini berpusat pada penyusunan draf Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam UU tersebut, pelibatan TNI memang dimungkinkan, namun harus diatur lebih lanjut melalui Perpres.
Secara fundamental, penanggulangan terorisme di Indonesia menganut sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang menempatkan Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum (pro justisia).
Sementara itu, peran TNI lebih berfokus pada sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman dari luar atau eskalasi ancaman yang sudah mengganggu kedaulatan negara.
Batasan yang disinggung Kapolri inilah yang menjadi titik krusial. Para ahli dan aktivis masyarakat sipil kerap menyoroti pentingnya menjaga agar pendekatan militer tidak masuk ke ranah penegakan hukum sipil, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia jika tidak diatur dengan sangat ketat.
Istana Sebut Draf Belum Final
Sebelumnya, draf Perpres mengenai tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme ini sempat beredar di publik dan menuai berbagai tanggapan. Menanggapi hal tersebut, pihak Istana Kepresidenan memastikan bahwa dokumen yang tersebar itu bukanlah versi final.
