- Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyatakan posisi Polri di bawah Presiden adalah mandat penting Reformasi 1998.
- Pemaparan disampaikan saat Rakernas dengan Komisi III DPR di Senayan pada Senin, 26 Januari 2026.
- Struktur di bawah Presiden ideal karena luas geografis Indonesia memerlukan respons keamanan yang cepat dan fleksibel.
Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, bahwa posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden merupakan mandat reformasi 1998 yang harus dipertahankan.
Menurutnya, status kelembagaan saat ini tidak perlu diubah demi efektivitas kinerja kepolisian.
Hal tersebut disampaikan Jenderal Sigit dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa pascareformasi, pemisahan Polri dari TNI telah memberikan ruang bagi institusinya untuk membangun ulang doktrin, struktur, dan akuntabilitas sebagai polisi sipil.
"Ini sesuai dengan mandat UUD 45 di dalam Pasal 30 ayat 4, Polri sebagai alat negara yang menjunjung keamanan. Kemudian ini juga bagian dari mandat reformasi 1998, bahwa penempatan Polri di bawah Presiden," ujar Listyo.
Ia menambahkan bahwa TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 telah mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Landasan hukum ini memperkuat kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
Selain aspek historis dan hukum, Jenderal Sigit menyoroti kondisi geografis Indonesia yang sangat luas sebagai alasan utama mengapa Polri harus berada di bawah komando langsung Presiden.
Ia mengibaratkan luas wilayah Indonesia dengan bentang jarak di benua Eropa.
"Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, luas kita setara dari London sampai Moskow. Artinya, dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden," katanya.
Baca Juga: Kapolri Ogah Polisi di Bawah Kementerian, Singgung "Matahari Kembar"
Menurutnya, posisi ini memungkinkan Polri bergerak lebih cepat dalam merespons berbagai dinamika keamanan di seluruh pelosok tanah air.
"Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Polri memiliki doktrin mengayomi dan menjaga yang berbeda dengan doktrin TNI. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri, posisi Polri saat ini dinilai sudah sangat tepat.
"Dan tentunya dengan kondisi yang ada, posisi Polri tentunya akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini," pungkasnya.
