Diplomasi atau Kompromi: Membaca Kursi Panas Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza

Suara.com - Di tengah dinginnya musim dingin Alpen, Presiden Prabowo Subianto berdiri di Congress Hall, Davos, di hadapan para elite ekonomi dan politik dunia. Dari podium World Economic Forum, ia menyambut peluncuran sebuah inisiatif global yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump: Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza.

Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, resmi masuk sebagai salah satu anggotanya.

"Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza," ujar Prabowo usai menghadiri acara tersebut, Kamis (22/1/2026).

Ia berbicara tentang penderitaan rakyat Gaza yang mulai berkurang, serta bantuan kemanusiaan yang disebutnya semakin deras mengalir.

Namun, di balik nada optimisme itu, keputusan Indonesia bergabung dalam dewan yang diprakarsai pemerintahan Trump—bersama Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Mesir—langsung memicu gelombang reaksi.

Langkah ini bukan sekadar manuver diplomatik. Ia menjadi pertaruhan besar yang membelah opini publik dan memunculkan pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang menempuh jalan pragmatis menuju perdamaian, atau justru berkompromi dengan prinsip lama perjuangan Palestina?

Gebrakan Davos: Apa Misi Resmi Dewan Perdamaian?

Keputusan bergabungnya Indonesia pada 22 Januari 2026 tercatat sebagai salah satu langkah kebijakan luar negeri paling signifikan di awal pemerintahan Prabowo.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kehadiran Indonesia dipandang strategis—sekaligus memberi legitimasi geopolitik bagi inisiatif tersebut.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, misi Dewan Perdamaian Gaza bersifat teknis dan kemanusiaan.

"Board of Peace merupakan suatu badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza," jelasnya.

Pemerintah beralasan, kehadiran Indonesia memungkinkan pengaruh langsung dari dalam. Jalur ini dinilai lebih konkret dibanding kecaman moral yang selama ini kerap disampaikan di forum internasional.

"Kalau selama ini banyak negara menyampaikan kecaman... saya kira kehadiran board of peace ini merupakan sesuatu yang tangible (nyata)," tambah Sugiono.

Antara Kemanusiaan dan Realpolitik

Namun, pertanyaan yang tak terelakkan muncul: mengapa Indonesia—yang sejak era kemerdekaan dikenal konsisten pada garis anti-kolonialisme—memilih bergabung dengan badan yang digagas pemerintahan Donald Trump?

Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, membaca langkah ini sebagai strategi realpolitik.

Menurutnya, keuntungan utama terletak pada akses Indonesia ke lingkaran pengambilan keputusan.

Indonesia, kata dia, berpotensi menjadi “penyeimbang” terhadap rancangan kebijakan yang bisa merugikan Palestina.

Pemerintah tampaknya menilai kondisi darurat kemanusiaan di Gaza sebagai alasan kuat untuk memilih jalur pragmatis, ketimbang sekadar mengulang kecaman di PBB yang kerap berujung buntu.

Kritik Tajam: Perdamaian atau Proyek Bisnis?

Pandangan berbeda datang dari kalangan kritis. Muhammad Zulfikar Rakhmat, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai peran Indonesia dalam dewan ini akan terbatas dan nyaris simbolik.

Dalam opininya di Middle East Monitor, Zulfikar menyebut Dewan Perdamaian Gaza bukanlah instrumen keadilan. Ia menyebutnya sebagai proyek yang menawarkan “ketenangan tanpa pertanggungjawaban, perdamaian tanpa kebebasan.”

Zulfikar menyoroti visi pembangunan Gaza yang dinilainya lebih berorientasi pada proyek komersial—mulai dari real estat hingga pelabuhan—alih-alih pemulihan hak politik rakyat Palestina. Persoalan mendasar seperti pendudukan Israel dan hak kepulangan pengungsi (Right of Return) dinilai tak tersentuh.

Kekhawatirannya tegas: Gaza berisiko diubah menjadi “proyek real estat internasional” yang justru menyingkirkan warga Palestina dari tanah mereka sendiri.

Ambisi Dana dan Risiko Diplomasi

Sorotan lain datang dari parlemen. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan ambisi finansial Dewan Perdamaian Gaza yang tidak kecil. Donald Trump disebut meminta kontribusi minimal USD 1 miliar atau sekitar Rp16 triliun dari setiap anggota tetap.

Pertanyaan soal sumber dana dan mekanisme akuntabilitas menjadi risiko fiskal yang menuntut penjelasan transparan dari pemerintah.

Selain itu, ada pula risiko diplomatik. Teuku Rezasyah menyinggung potensi dampak simbolik kehadiran Indonesia di forum yang sama dengan Israel.

"Secara alfabetis akan berada pada posisi duduk bersebelahan dengan Israel. Keadaan ini merugikan nama baik RI karena dapat dianggap sebagai persiapan membuka hubungan diplomatik," ujarnya kepada Suara.com.

Risiko keamanan juga mengemuka. TB Hasanuddin mengingatkan potensi ancaman bagi personel TNI jika Indonesia menurunkan pasukan ke Gaza.

"Pasukan Indonesia berpotensi menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan Amerika Serikat," tegasnya.

Taruhan Besar Indonesia

Pemerintah tetap bersikukuh. Menlu Sugiono menyatakan keterlibatan Indonesia justru merupakan jalan paling realistis untuk mendorong kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.

Namun, Zulfikar Rakhmat melihatnya dari sudut yang berseberangan. Ia menuduh Prabowo mempertaruhkan otoritas moral Indonesia—yang dibangun di atas fondasi anti-kolonialisme—demi pengakuan dan panggung global.

"Strip away the euphemisms and empty slogans, and the truth is unavoidable: Prabowo does not care about Palestine. He cares about power... and in that pursuit, Palestinian liberation is not merely ignored — it is actively sacrificed," tulisnya.

Pada akhirnya, keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza adalah pertaruhan tingkat tinggi. Apakah langkah ini akan dikenang sebagai diplomasi berani dan pragmatis, atau justru menjadi catatan ketika prinsip lama dikorbankan demi sebuah kursi di meja yang keliru.