Setyo Budiyanto Jelaskan Alasan KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Nilai Rupiah Harus Disesuaikan

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penyesuaian terhadap nilai nominal pelaporan gratifikasi. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan nilai tukar rupiah saat ini.

Hal itu disampaikan usai rapat bersama KPK dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Setyo menekankan bahwa tindakan terbaik bagi penyelenggara negara tetaplah menolak pemberian sejak awal jika terindikasi memiliki kepentingan tertentu.

"Ya, pastinya gini. Yang pertama gratifikasi itu lebih baik menolak sejak awal. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada indikasi bahwa pemberian dari seseorang yang memiliki kepentingan, kemudian ada mungkin maksud dan tujuan tertentu, itu sebaiknya ditolak dari awal. Gitu. Nah, tapi kemudian mungkin ada yang tidak tahu maksud dan tujuannya, sehingga tetap diterima," ujar Setyo.

Bagi penyelenggara negara yang terlanjur menerima pemberian karena ketidaktahuan, KPK tetap memberikan tenggat waktu selama 30 hari untuk melaporkannya.

Dalam aturan terbaru ini, terdapat perubahan angka nominal yang menjadi batas pelaporan.

"Nah, kesempatan itu nanti kembali kepada nominal, pastinya. Ini yang berubah kan soal nominalnya. Nah, nominalnya kan sudah ada perubahan dari yang sebelumnya angkanya di 1 juta berubah menjadi 1 juta 500, kemudian yang sesama apa... Ya, sesama pegawai, satu komunitas lah kira-kira seperti itu 300 menjadi 500. Bahkan ada aturan juga yang kemudian dihapuskan, dihilangkan gitu ya kira-kira," jelasnya.

Setyo memaparkan bahwa alasan utama di balik kenaikan angka nominal tersebut adalah faktor inflasi.

Menurutnya, nilai Rp1 juta di masa sekarang dianggap perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan tren yang ada.

"Nah kami melihat tentu ini sesuai dengan tren saat ini ya, pasti secara inflasi kan perubahan apa nilai rupiah juga kan pasti harus disesuaikan gitu. Mungkin ya kita melihat bahwa angka 1 juta mungkin sudah jarang orang itu ya, mungkin lebih dari 1 juta 500 sekarang. Nah jadi artinya 1.510.000 juga harusnya itu juga sudah bagian daripada gratifikasi," imbuhnya.

Penyesuaian nominal ini diharapkan dapat membuat aturan gratifikasi lebih implementatif dan mencegah terjadinya tindak pidana suap.

Setyo juga mengingatkan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) guna mempercepat proses pelaporan.

"Nah dengan kondisi seperti itu diharapkan bahwa tidak sampai menjadi sebuah perbuatan suap, gitu. Makanya ada tempo waktu yang diberikan selama 30 hari itu juga secepatnya, gitu. Nah kesempatan ini saya ingin sampaikan juga bahwa gratifikasi itu masing-masing kementerian lembaga itu sudah diberikan instruksi untuk pembentukan namanya UPG, Unit Pengendali Gratifikasi," paparnya.

Terakhir, ia mengimbau para penyelenggara negara agar tidak ragu melaporkan pemberian yang diterima melalui kanal-kanal yang sudah tersedia.

"Nah itu diharapkan bisa lebih mempercepat proses daripada penyerahan atau pelaporan karena laporan inilah yang paling penting sebenarnya, gitu. Jadi kalau sudah mendapatkan yang paling utama adalah melaporkan, bisa ke UPG yang ada kementerian lembaga pemerintah daerah atau bisa langsung ke Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi gitu," pungkasnya.