PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian

Suara.com - Wacana untuk memindahkan posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari komando langsung Presiden ke bawah sebuah kementerian kembali memanas.

Di tengah perdebatan sengit ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengambil sikap tegas, menolak mentah-mentah gagasan tersebut dan mendukung penuh agar Polri tetap berada di bawah kendali langsung kepala negara.

Sikap ini disampaikan secara lugas oleh Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman. Menurutnya, mempertahankan posisi Polri saat ini bukanlah sekadar urusan struktur organisasi, melainkan sebuah pilar fundamental untuk menjaga supremasi sipil dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi Indonesia.

Bagi PSI, menempatkan lembaga penegak hukum sekuat Polri di bawah figur yang dipilih langsung oleh rakyat adalah sebuah keharusan.

Menjaga Supremasi Sipil dan Rantai Komando

Andy Budiman menjelaskan bahwa dalam sebuah negara demokratis, seluruh instrumen kekuasaan, termasuk aparat keamanan, wajib tunduk pada kontrol otoritas sipil yang memegang mandat rakyat.

Presiden, sebagai panglima tertinggi yang dipilih melalui pemilu, adalah perwujudan dari otoritas tersebut.

“Presiden sebagai kepala pemerintahan merupakan pemegang mandat langsung dari rakyat, sehingga penempatan kepolisian di bawah Presiden adalah perwujudan supremasi sipil dalam negara demokrasi,” kata Andy Budiman, Rabu (28/01/2026).

Selain alasan ideologis, PSI juga menyoroti aspek praktis dan efisiensi. Menurut Andy, struktur komando yang ada saat ini jauh lebih efektif.

Dengan berada langsung di bawah Presiden, rantai komando menjadi lebih pendek dan jelas, memungkinkan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dinamis.

Debat Lama yang Kembali Muncul

Gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri atau sebuah Kementerian Keamanan Nasional yang baru, memang bukan isu baru.

Wacana ini kerap muncul dengan argumen untuk menyelaraskan struktur Polri dengan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan.

Para pendukung gagasan ini berpendapat bahwa penempatan di bawah kementerian dapat meningkatkan koordinasi antarlembaga dan berpotensi mengurangi politisasi institusi Polri oleh kepentingan eksekutif. Namun, pandangan ini dibantah keras oleh PSI.

Partai yang kini berlambang gajah ini berpendapat bahwa netralitas dan profesionalisme Polri tidak ditentukan oleh posisinya, melainkan oleh kualitas sistem internalnya.

PSI menegaskan bahwa jika ingin menjaga netralitas kepolisian, maka caranya adalah dengan memperkuat profesionalisme, membangun sistem pengawasan yang kuat, dan melakukan perbaikan institusional secara berkelanjutan.

Memindahkannya ke bawah kementerian justru dikhawatirkan akan menciptakan birokrasi baru yang rumit dan berpotensi disusupi kepentingan politik setingkat menteri.

Lebih jauh, PSI menilai posisi saat ini justru mempermudah proses pengawasan dan pertanggungjawaban politik.

"Keberadaan Kepolisian dibawah langsung presiden justru memudahkan pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat," tegas Andy.

Atas dasar pertimbangan supremasi sipil, efektivitas komando, dan akuntabilitas, PSI memandang penempatan kepolisian dibawah langsung Presiden sebagai pilihan yang paling rasional dan demokratis untuk memperkuat negara hukum dan pelayanan publik.