Istana Wapres IKN Rampung 100 Persen: Kemegahan Rp1,4 Triliun Berkonsep 'Huma Betang Umai'

Secara teknis, Istana Wakil Presiden menempati lahan yang sangat luas, mencapai 148.417 meter persegi.

Adapun luas bangunannya sendiri tercatat sebesar 32.061 meter persegi. Proyek prestisius ini dikerjakan dengan nilai kontrak yang fantastis, yakni lebih kurang Rp1,457 triliun.

Inovasi Bangunan Hijau dan Hemat Energi

Selaras dengan visi IKN sebagai kota hutan (forest city) yang berkelanjutan, Istana Wakil Presiden dirancang dengan standar bangunan hijau yang ketat. Teknologi yang diterapkan bertujuan untuk meminimalkan jejak karbon dan memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya alam.

"Bangunan Istana hemat energi dan tidak konsumtif karena penting untuk lingkungan, kesehatan pengguna, bangunan, serta kenyamanan," jelas Basuki Hadimuljono.

Salah satu inovasi unggulannya adalah penggunaan konsep pendingin hibrida. Sistem ini merupakan pendingin udara hemat energi yang memaksimalkan sirkulasi udara silang (cross ventilation), sehingga ketergantungan pada perangkat pendingin udara mekanis (AC) dapat dikurangi secara signifikan.

Selain itu, orientasi bangunan diatur sedemikian rupa mengikuti arah matahari pada sumbu barat dan timur. Strategi desain pasif ini terbukti efektif mengurangi pemanasan berlebih pada dinding bangunan akibat paparan sinar matahari langsung.

Dampaknya, beban energi untuk mendinginkan suhu ruangan menjadi jauh lebih berkurang, menjadikan gedung ini salah satu bangunan paling ramah lingkungan di kawasan inti pemerintahan.

Menuju Target Ekosistem Lengkap 2028

Rampungnya Istana Wakil Presiden merupakan bagian dari peta jalan besar pembangunan IKN yang ditargetkan selesai secara bertahap.

Pemerintah optimis bahwa seluruh infrastruktur pendukung, mulai dari hunian, perkantoran, hingga ekosistem pemerintahan yang melibatkan lembaga yudikatif dan legislatif, akan tuntas dalam beberapa tahun ke depan.

Pembangunan IKN berjalan baik, seluruh infrastruktur, melengkapi fasilitas hunian dan perkantoran, serta infrastruktur utama ekosistem pemerintahan, termasuk lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2028, demikian Basuki Hadimuljono.