- Sebanyak 16 Ormas Islam dan tokoh pesantren sepakat dukung perjuangan kedaulatan Palestina oleh Pemerintah Indonesia.
- Dukungan ini disampaikan usai audiensi tertutup Presiden Prabowo dengan PBNU membahas peran Indonesia di Board of Peace.
- Netanyahu menolak keras Otoritas Palestina berperan pasca-konflik, memperumit gencatan senjata dan memunculkan tantangan diplomasi.
Suara.com - Sebanyak 16 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, didampingi sejumlah tokoh pondok pesantren dari Jawa Barat dan Jawa Timur, secara resmi menyatakan kesepakatan untuk menyokong langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan Palestina.
Pernyataan dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), setelah melakukan audiensi tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Gus Yahya memaparkan bahwa pertemuan tersebut memberikan perspektif yang mendalam mengenai manuver Indonesia di panggung internasional.
Terdapat tiga poin kesepakatan utama yang dijalin antara ulama dan pemerintah guna memastikan peran Indonesia tetap relevan dan memberikan dampak riil bagi warga Palestina, baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat.
Salah satu isu sentral yang dibahas adalah posisi Indonesia dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian), sebuah inisiatif internasional yang digagas oleh Amerika Serikat.
Presiden Prabowo memberikan penjelasan mendalam mengenai landasan realistis di balik keterlibatan Indonesia dalam dewan tersebut.
Menurut Gus Yahya, keterlibatan Indonesia bertujuan agar gerakan pembelaan terhadap Palestina menjadi lebih terkonsolidasi dan terukur. Meski demikian, langkah ini tidak lepas dari tantangan besar di lapangan yang kian memanas.
Tantangan Diplomasi: Penolakan Keras Netanyahu
Di saat Indonesia berupaya menempuh jalur diplomasi melalui Board of Peace, situasi di lapangan justru menunjukkan kontradiksi yang tajam. Serangan militer Israel masih terus berlangsung dan merenggut puluhan nyawa warga sipil.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap keterlibatan Otoritas Palestina dalam pemerintahan Jalur Gaza pasca-konflik.
"Perdana menteri mempertegas bahwa Otoritas Palestina tidak akan diberikan peran apa pun dalam pengelolaan Jalur Gaza," bunyi pernyataan resmi dari Kantor PM Israel melalui AFP pada Rabu (4/2/2026).
Sikap keras ini memperumit rencana gencatan senjata yang diusulkan Presiden AS Donald Trump.
Dalam skema tersebut, posisi politik bangsa Palestina tampak masih abu-abu, sementara fokus utama lebih ditekankan pada demiliterisasi total kelompok perlawanan di Gaza.
Hingga kini, Palestina belum termasuk dalam BoP dan justru Israel yang tergabung di dalamnya.
Sebagai bagian dari struktur di bawah Board of Peace, telah dibentuk Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) yang dipimpin oleh Ali Shaath. Komite ini diisi oleh 15 teknokrat Palestina dengan tugas-tugas spesifik seperti:
Pemulihan layanan dasar (air, listrik, kesehatan, dan pendidikan).
Pengawasan keamanan sipil dan penegakan satu komando hukum.
Proses verifikasi serta pembubaran kelompok bersenjata.
NCAG dirancang untuk menggantikan struktur pemerintahan sebelumnya dengan sistem teknokratis.
Namun, bagi Indonesia, tantangan utamanya adalah keberadaan Israel di dalam Board of Peace, sementara perwakilan resmi Negara Palestina masih dipertanyakan posisinya.
Hal ini memicu kekhawatiran akan munculnya konflik yang lebih panjang jika kedaulatan politik Palestina dikesampingkan.
TERPOPULER
