Baca 10 detik
- Berbagai elemen industri tembakau menolak keras wacana penyeragaman kemasan dan pembatasan kadar rokok karena potensi PHK massal.
- Pakar hukum dan pengusaha menilai pembatasan teknis mengabaikan kretek, berpotensi melanggar konstitusi, dan memberatkan industri kecil.
- Petani tembakau khawatir pembatasan tersebut menurunkan drastis daya serap bahan baku dan mengancam mata pencaharian mereka.
“Proses perumusan kebijakan minim partisipasi publik dan transparansi,” ujar Dwijo.
Kini, seluruh elemen ekosistem pertembakauan mendesak pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) pengelolaan tembakau yang komprehensif. Mereka juga meminta agar wacana pembatasan kadar tar dan nikotin ditinjau ulang melalui dialog terbuka agar kebijakan yang lahir tidak mengorbankan pekerja, petani, dan pelaku usaha kecil.
