- Anggota MRP, Katarina Maria Yaas, menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke karena minim transparansi pemerintah sejak Mei 2024.
- Keterlibatan militer dalam proyek menimbulkan intimidasi, mengingatkan pada kegagalan investasi MIFE yang mengabaikan hak masyarakat adat.
- Masyarakat adat memasang simbol adat dan agama sebagai penolakan, serta menuntut dialog dengan pemerintah pusat mengenai hak ulayat tanah.
Kritik untuk Pemerintah Pusat
Katarina turut melontarkan kritik kepada Presiden terkait pemaknaan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dikuasai negara. Ia mengingatkan bahwa rakyat dan hak adat telah ada jauh sebelum negara berdiri.
“Tapi Bapak Presiden dia lupa bahwa sebelum ada negara itu ada rakyatnya dulu, maka kita orang Papua, orang adat dari sononya,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang dinilai ikut andil dalam mengacaukan sistem tata ruang adat di Papua Selatan demi kepentingan korporasi tebu.
Minta Dihargai untuk Berdialog
Di akhir pernyataannya, Katarina meminta agar masyarakat Papua dihargai dengan diberi ruang untuk duduk bersama dan berdialog. Ia menegaskan, masyarakat adat Papua merasa tetap dapat hidup tanpa kehadiran PSN.
“Kami hanya minta untuk dihargai duduk, dialog, dan bicara dengan kita. Kita tidak perlu PSN, tanpa PSN kami bisa hidup. Kami hanya butuh hutan kami utuh. Biarlah kami orang Papua yang bisa memberikan oksigen secara gratis bagi dunia ini. Karena ketika kau menghancurkan tanah, maka itulah kau menghancurkan seorang perempuan yang melahirkan kehidupan,” ujarnya.
Reporter: Tsabita Aulia
TERPOPULER
