- Praktisi hukum Febri Diansyah mengkritik Pasal 2 UU Tipikor karena normanya terlalu abstrak dan berpotensi disalahgunakan.
- Kritik ini disampaikan dalam diskusi publik Iwakum di Jakarta pada Jumat 20 Februari 2026, menyoroti ketidakjelasan ranah bisnis dan korupsi.
- Pasal yang ambigu dapat menciptakan ketidakpastian hukum, mengganggu sektor bisnis, dan berpotensi mengkriminalisasi praktik bisnis sah.
“Jadi tujuan pemberantasan korupsinya untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara dan melindungi masyarakat, penggunaan pasal secara serampangan, secara karet, itu justru bisa mengkriminalisasi,” katanya.
Febri memberikan penekanan khusus pada istilah kriminalisasi. Ia melihat ada risiko di mana individu yang sedang menjalankan proses bisnis secara profesional justru ditarik ke dalam pusaran kasus hukum pidana korupsi karena interpretasi pasal yang terlalu elastis.
“Saya gunakan bahasa 'mengkriminalisasi' ya mengkriminalisasi orang-orang yang secara bisnis dia berkontribusi dalam sebuah proses bisnis,” imbuhnya.
Dalam penjelasannya, Febri berpendapat bahwa setiap sengketa atau permasalahan yang muncul dalam lingkup bisnis seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum bisnis yang berlaku, seperti hukum perdata atau administrasi, bukan langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Artinya, kata Febri, jika persoalan bisnis seharus diselesaikan secara bisnis bukan ditarik ke tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi penegak hukum untuk lebih jeli dalam melihat niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) dalam setiap kasus yang ditangani.
“Pertanyaannya, lalu apa sih yang membedakan? Apa yang harus diperhatikan untuk memilah antara aspek persoalan dalam bisnis ini dengan aspek tindak pidana korupsi,” tandasnya.
TERPOPULER
