SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?

Suara.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai, doktrin pertahanan nasional harus diubah, seiring berkembangnya lanskap keamanan global yang drastis.

Saat memberikan kuliah umum di Gedung Lemhannas, Jakarta, Senin (23/2/2026), SBY mengingatkan bahwa era di mana Angkatan Darat menjadi satu-satunya tumpuan utama telah selesai.

Kekinian, kata SBY, doktrin utama pertahanan nasional seharusnya adalah supremasi kekuatan udara dan teknologi tingkat tinggi.

Dalam pandangan SBY, Indonesia saat ini sedang berkejaran dengan waktu untuk beradaptasi dengan model peperangan baru.

Dunia tidak lagi hanya berbicara tentang tank dan infanteri di garis depan, melainkan tentang pertempuran siber atua cyber war, kecerdasan buatan (AI), hingga sistem robotik yang mampu melumpuhkan sebuah negara dalam hitungan menit.

“Dunia kini beyond conventional thinking. Ada dunia AI, robotik, conventional warfare. Jadi kita harus bersiap, jangan takut," kata SBY.

Meninggalkan Doktrin Lama

SBY menyoroti kecenderungan historis Indonesia yang selama ini seolah-olah menomorsatukan Angkatan Darat dalam struktur pertahanannya.

Meskipun kekuatan darat tetap penting, ia menilai realitas ancaman modern menempatkan air power atau kekuatan udara sebagai faktor penentu kemenangan sekaligus perisai utama kedaulatan.

Menurutnya, penguasaan ruang udara bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan fondasi untuk mencegah serangan yang langsung menyasar jantung negara.

Ia membandingkan bagaimana doktrin masa lalu sangat bergantung pada pengamanan pantai dan gerilya darat, yang kini dianggap tidak cukup lincah menghadapi serangan presisi jarak jauh.

“Kalau dulu kan, seolah-olah, di Indonesia itu, Angkatan Darat yang utama. Sekarang, kekuatan udara sangat penting," tegasnya.

Skenario Kelumpuhan Jakarta, Bandung, dan Surabaya

Salah satu poin paling tajam dalam kuliah umum tersebut adalah ketika SBY melontarkan pertanyaan retoris mengenai kesiapan kota-kota besar di Indonesia menghadapi serangan udara mendadak.

Ia secara spesifik menyebut Jakarta sebagai pusat pemerintahan, serta pusat industri pertahanan seperti Pindad di Bandung dan PT PAL di Surabaya.

SBY mengajak para peserta Lemhannas dan pengambil kebijakan untuk membayangkan skenario terburuk jika objek vital strategis tersebut dihancurkan dalam satu serangan udara alias air strike.

Pertanyaan ini menjadi alarm bagi sistem pertahanan udara nasional (Hanudnas) yang harus dipastikan mampu melindungi titik-pijak ekonomi dan militer paling krusial di Indonesia.

“Nah sekarang, kalau ada air strike menghancurkan Jakarta, Pindad di Bandung, dan PAL Surabaya, kota-kota yang lain, apa yang harus kita lakukan hayo?" kata dia.

Ia menjelaskan bahwa pada masa lalu, doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) menitikberatkan pada strategi menghadang musuh di perbatasan, mempertahankan pantai dan pulau-pulau besar, hingga perang gerilya dan serangan balasan.

“Itu doktrinnya dulu,” kata SBY.

Menghadapi Perang Hibrid dan Revolusi Teknologi

Lebih jauh, SBY menekankan bahwa perkembangan teknologi militer telah mengubah pola serangan dari yang bersifat konvensional dan perlahan menjadi sangat cepat dan langsung mematikan.

Serangan modern tidak lagi memberikan waktu bagi musuh untuk melakukan konsolidasi di hutan-hutan atau pulau terpencil jika pusat strategisnya sudah dilumpuhkan di awal.

Oleh karena itu, adaptasi terhadap hybrid warfare atau peperangan hibrid menjadi mutlak. Indonesia dituntut untuk membangun sumber daya manusia yang menguasai teknologi, bukan hanya sekadar membeli alutsista canggih.

Tanpa kebijakan yang adaptif dan keterampilan yang dibangun secara sistematis, Indonesia akan terus tertinggal di belakang negara-negara maju yang sudah mengintegrasikan AI ke dalam komando militernya.

“Kita bangun sumber daya kita, kemampuan harus dibangun, kebijakan juga perlu dibuat. Bagi saya, kita harus bersiap apa pun, tak bisa pilih-pilih."

SBY menegaskan bahwa kesiapan menyeluruh mencakup seluruh spektrum, mulai dari militer konvensional hingga pertahanan siber.

Tidak ada ruang untuk ragu dalam menentukan arah kebijakan pertahanan di tengah ketidakpastian global yang kian memuncak.

“Ini modern warfare, memakai teknologi modern, doktrin modern, harus siap."