REGIONAL:
- Direktur GIF Teuku Rezasyah dukung ide mediasi Indonesia atas konflik Iran-AS-Israel berdasar landasan filosofis UUD 1945.
- Rezasyah menyoroti kompleksitas konflik dan menyebut lima kesulitan utama bagi upaya mediasi Indonesia yang dilakukan Presiden Prabowo.
- Kesulitan utama termasuk posisi kuat Iran dan AS-Israel, ketidakstabilan politik pasca-kematian pemimpin Iran, serta kurangnya cetak biru negosiasi RI.
Suara.com - Direktur Eksekutif Global Insight Forum (GIF), Teuku Rezasyah menilai ide pemerintah Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel patut dihargai.
Sebab, kata Rezasyah, gagasan tersebut memiliki landasan filosofis dalam UUD 1945. Apalagi, Indonesia berpengalaman dalam memediasi krisis di Filipina Selatan dan Thailand Selatan.
Meski demikian, Rezasyah memberikan sejumlah catatan atas ide Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi juru damai bagi Iran dan AS-Israel.
Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) ini mengingatkan bahwa krisis yang terjasi di Iran dalam menghadapi AS dan Israel, sangatlah kompleks, serta membutuhkan kesiapan yang sangat mendalam dari pihak Indonesia.
Ia mengungkapkan kesulitan pertama adalah posisi AS-Israel dan Iran yang prediksi tidak mungkin mengurangi komitmen mereka.
"Bagi AS dan Israel, pemerintahan di Teheran harus berganti, dan penguasaan nuklir dan rudal balistik agar ditutu," kata Rezasyah kepada Suara.com, Selasa (3/2/2026).
Sementara bagi Iran, posisi mereka untuk bertahan adalah mutlak karena keamanan hukum internasional wilayah dan kedaulatan mereka telah dihancurkan.
"Juga mereka wajib membalas serangan tersebut secara militer, karena dibenarkan secara hukum internasional," kata Rezasyah.
Gugurnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei sangat mempengaruhi psikologi masyarakat Iran. Hal ini yang menjadi kesulitan kedua.
"Dalam masa perkabungan 40 hari ini, pemerintah Iran tak berani mengusik suasana hati masyarakat Iran, yang menganggap AS sebagai Setan Besar, dan Israel sebagai Setan Kecil," kata Rezasyah.
Ia mengatakan pemerintahan Iran yang belum sepenuhnya stabil cenderung bersikap tenang dan tidak membuat kebijakan yang terburu-buru.
"Kesulitan ketiga. Apakah RI telah memiliki 'Negotiation Blue Print?' Iran sangat ingin mengetahuinya karena dari sikap RI selama perang ini, RI belum memberikan status Iran sebagai korban, serta AS dan Israel selaku perusak perdamaian dan keamanan dunia," kata Rezasyah.
"RI cenderung menggunakan kalimat yang diplomatis, seperti 'gagalnya perundingan' dan perlunya 'menahan diri', Kebijakan RI tersebut perlu dipertegas sehingga menempatkan Iran sebagai korban," sambungnya.
Kesulitan keempat adalah sikap RI yang hingga kini belum mengerakkan ASEAN, GNB, OKI, Liga Arab, yang sebenarnya merupakan rumah bagi diplomasi RI.
"Belum terlihat upaya KTT maupun pertemuan tingkat Menlu yang difasilitasi RI. Dengan demikian, sangatlah sulit bagi RI meyakinkan Iran," kata Rezasyah.
Sedangkan kesulitan kelima, potensi AS menghendaki duet dengan Israel dalam negosiasi denggan Iran.
"Bagi RI dan Israel, keadaan ini sebagai penolakan halus dari pihak AS," ujarnya.
TERPOPULER