Suara.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan ribuan fasilitas pendidikan terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) akan segera diperbaiki.
“Memang cukup banyak yang terdampak, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Ini sedang dikoordinasikan dan kita kumpulkan datanya dari pemerintah daerah,” kata Tito.
Hal tersebut disampaikan di sela Penyerahan Bantuan Sosial Ekonomi kepada korban bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan pemerintah telah mengklasifikasikan tingkat kerusakan sekolah mulai dari rusak ringan, sedang, berat hingga bangunan yang hilang sama sekali. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas.
“Yang mana rusak ringan, sedang, dan berat itu diklasifikasi. Nanti diperbaiki secara bertahap dengan skala prioritas,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Sekolah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang tetap digunakan sambil dilakukan perbaikan.
“Tapi yang utama pendidikan harus berjalan. Maka yang rusak ringan dan sedang diperbaiki sambil kegiatan sekolah tetap berlangsung,” kata Tito.
Sementara itu, sekolah yang mengalami kerusakan berat untuk sementara memanfaatkan fasilitas darurat, seperti tenda belajar yang disediakan oleh pemerintah bersama berbagai kementerian.
“Yang rusak berat ada yang masih belajar di tenda. Dari BNPB dan Kemendikdasmen juga ada tenda yang dilengkapi peralatan lainnya,” ujarnya.
Baca Juga: Mendagri Target Pengungsi Bencana Sumatera Tak Lagi Tinggal di Tenda sebelum Lebaran
Menurut Tito, secara umum proses belajar mengajar di wilayah terdampak bencana hampir seluruhnya sudah kembali berjalan meskipun belum sepenuhnya ideal.
“Proses belajarnya hampir 100 persen sudah berjalan, tapi memang masih ada yang belum maksimal dan belum ideal,” katanya.
Berdasarkan data sementara, sekitar 3.700 satuan pendidikan terdampak bencana dan memerlukan penanganan lebih lanjut.
“Ada lebih kurang 3.700 di tiga provinsi ini yang harus dikerjakan semua dan itu tentu perlu waktu,” ujar Tito.
Ia menjelaskan sekolah umum seperti PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sementara pendataan madrasah dan pondok pesantren dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
“Untuk TK, SD, SMP itu dikoordinasikan oleh Kemendikdasmen. Sedangkan madrasah dan pondok pesantren menjadi tanggung jawab Kementerian Agama untuk pendataannya,” kata Tito.
