REGIONAL:
- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mendukung instruksi Mendagri agar kepala daerah siaga selama Idulfitri 1447 H.
- Kepala daerah harus mengamankan kebutuhan pokok, energi, dan listrik akibat potensi dampak kenaikan harga BBM global.
- Dede Yusuf meminta pemerintah transparan mengenai dampak krisis Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi dan fiskal domestik.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mendukung penuh instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang meminta seluruh kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing selama periode Idulfitri 1447 Hijriah.
Instruksi tersebut mewajibkan kepala daerah siaga mulai satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Lebaran.
Ia menilai langkah Mendagri sangat beralasan, mengingat tingginya faktor risiko keamanan, mobilitas masyarakat, serta potensi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya.
Namun, ia menekankan bahwa tantangan tahun ini lebih berat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
"Saya rasa keputusan Mendagri itu pasti ada dasar ya. Selain masalah kemacetan dan pergerakan masyarakat, yang jelas per hari ini harga minyak dunia sudah mencapai 100 dolar per barel. Ini pasti berdampak ke seluruh dunia, terutama harga BBM," ujar Dede di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Politisi Partai Demokrat ini memperingatkan bahwa kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga komoditas lainnya.
Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah fokus menjaga ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako), energi, hingga pasokan listrik di daerah masing-masing.
"Karena kita punya hajat Idulfitri dan kemungkinan akan ada penyesuaian anggaran, maka APBN maupun APBD harus diantisipasi. Kepala daerah harus memastikan kesiapan sembako, makanan, energi, dan listrik," tegasnya.
Dede juga mengaitkan situasi ini dengan status Siaga 1 yang mulai diberlakukan di berbagai lini.
Menurutnya, hambatan ekspor-impor akibat ketegangan geopolitik global menjadi ancaman nyata bagi ekonomi domestik.
"Eskalasi di Timur Tengah berakibat pada harga minyak dunia plus ekspor-impor kita yang kemungkinan terhambat. Saya membaca APBN kita saat ini defisit hampir 100 triliun lebih. Pemasukan sektor ekspor menurun, sementara biaya pembelian migas meningkat," jelasnya.
Terkait kondisi fiskal yang tertekan, Dede meminta pemerintah pusat maupun daerah melakukan efisiensi ketat dan menunda program yang bukan menjadi skala prioritas.
Ia juga mendorong pemerintah untuk berterus terang kepada masyarakat mengenai dampak krisis global terhadap kondisi di dalam negeri.
"Tugas pemerintah adalah menjelaskan kepada publik bahwa apa yang terjadi di luar (negeri) akan berdampak ke kita. Kita harus memiliki cadangan dan kesiapan. Apa yang belum menjadi skala prioritas, bisa ditaruh di belakang," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap berada dan siaga di daerah masing-masing selama periode satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode libur Lebaran.
Instruksi tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. SE tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur serta bupati dan wali kota. Dalam SE itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda perjalanan luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026.
TERPOPULER
