- KPK melakukan OTT terhadap kepala daerah, termasuk Bupati Pekalongan dan Rejang Lebong, menimbulkan keprihatinan publik.
- Sekjen Golkar, Sarmuji, mengajak refleksi mendalam mengenai penyebab sering terjadinya praktik korupsi di daerah.
- Mahalnya biaya politik dalam Pilkada dianggap Sarmuji sebagai salah satu akar utama pemicu praktik korupsi kepala daerah.
Suara.com - Rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah belakangan ini memicu keprihatinan mendalam.
Setelah kader Golkar yang juga Bupati Pekalongan terjaring, terbaru publik dikejutkan dengan penangkapan Bupati Rejang Lebong.
Menanggapi fenomena ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M. Sarmuji, mengajak semua pihak untuk melakukan refleksi mendalam mengenai penyebab praktik korupsi yang seolah tidak ada habisnya di tingkat daerah.
"Kita harus merefleksikan kenapa kok OTT itu banyak, kenapa praktik korupsi itu masih sering terjadi. Kita tentu tidak ingin saban tahun, saban bulan, terus disuguhi berita OTT yang tidak menyenangkan," ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Sarmuji menekankan, bahwa penegakan hukum melalui OTT memang diperlukan untuk menindak oknum yang "nakal".
Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut hanya menyelesaikan gejala di permukaan, bukan akar masalahnya.
"Kita harus cari akar persoalannya. Tidak hanya gejalanya saja yang kita padamkan, tidak hanya asapnya saja yang kita singkirkan, tapi apinya yang harus kita padamkan," tegasnya.
Dalam refleksinya, Sarmuji blak-blakan menyebut bahwa sistem politik di Indonesia, khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), memerlukan biaya yang sangat besar.
Hal inilah yang menurutnya menjadi salah satu pemicu utama kepala daerah terjebak dalam praktik korupsi.
Baca Juga: Terjaring OTT Proyek Daerah, Kasus Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Segera Disidang
"Pertama, barangkali politik kita terlalu mahal. Mungkin masyarakat umum menutup mata atau tidak mau tahu bahwa Pilkada itu membawa konsekuensi yang sangat banyak, terutama dari sisi praktik yang tidak baik dalam pengelolaan negara," ungkapnya.
Ia menyadari bahwa menyuarakan persoalan mahalnya biaya politik bukanlah hal yang populer di mata publik. Namun, ia mengajak semua elemen bangsa untuk jujur melihat realitas sistem politik saat ini.
"Intinya kita harus mencari akar persoalannya. Kadang-kadang menyuarakan ini tidak populer, tapi ayo kita belajar jujur pada diri kita sendiri," kata dia.
