DPR Dorong Penguatan Baharkam Polri, Fungsi Pencegahan Kejahatan Harus Diperkuat

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendorong penguatan besar-besaran terhadap Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri. 

Menurutnya, keberhasilan institusi kepolisian seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap, tetapi seberapa efektif kejahatan mampu dicegah.

Hal tersebut disampaikan Abdullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kabaharkam Polri di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (11/3/2026).

Abdullah menilai, selama ini publik lebih banyak disuguhi aksi penegakan hukum yang bersifat represif, seperti penangkapan oleh Reskrim atau pemberantasan narkoba. 

Padahal, ruh utama kepolisian adalah fungsi preventif (pencegahan) yang ada di pundak Baharkam.

"Tujuan adanya kepolisian ini bukan untuk menangkap masyarakat, tapi lebih mengutamakan mencegah terjadinya kejahatan. Baharkam ini adalah tulang punggung wajah kepolisian, ujung tombak—bahkan ujung tembok—kita di sana," ujarnya.

Ia menyayangkan selama ini Baharkam kurang mendapat eksposur dan apresiasi dari publik karena kinerjanya yang tidak "atraktif" di media. 

"Publik menilai penegakan hukum dengan cara menangkap itu adalah prestasi. Harusnya dicari konsep bagaimana Baharkam yang memang eksposurnya tidak menarik ini bisa lebih diapresiasi publik," tambahnya.

Dalam interupsinya, Abdullah juga menyoroti dilema peran antara Baharkam (khususnya Sabhara) dengan Korps Brimob yang lebih bersifat paramiliteristik atau taktis. 

Ia melihat ada kecenderungan Polri lebih sering memunculkan Brimob dengan kendaraan taktis dan senjata lengkap saat menghadapi gejolak masyarakat atau demonstrasi.

"Padahal ketika Sabhara (Baharkam) yang ditonjolkan, mereka berhadapan dengan karakter masyarakat yang berbeda; tidak pegang senjata, tidak ada kendaraan taktis. Ini lebih humanis," tegasnya.

Lebih lanjut, Abdullah mengkritik komposisi anggaran Polri yang dinilainya belum berpihak pada fungsi pencegahan. 

Ia melihat anggaran saat ini masih menitikberatkan pada satuan taktis seperti Brimob untuk selalu tampil di depan.

"Kita lihat komposisi anggarannya tidak menunjukkan penguatan preventif. Lebih menunjukkan Brimob yang harus selalu tampil di depan ketika ada gejolak. Ini dilematis, sedangkan Baharkam yang merupakan wajah baik Polri malah tidak dilirik publik dan tidak ada indikator kesuksesannya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Abdullah menegaskan bahwa Fraksi PKB mendukung penuh upaya Kabaharkam untuk memperkuat fungsi pencegahan agar polisi hadir di tengah masyarakat sebelum kejahatan terjadi.

"Saya sangat support sekali ketika Baharkam ini ingin diperkuat. Penegakan hukum itu penting, tapi pencegahan itulah yang sebenarnya sangat kita perlukan di negara ini," pungkasnya.