REGIONAL:
- CORE mengidentifikasi empat dampak utama konflik Timur Tengah bagi Indonesia meliputi kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah, beban fiskal, dan inflasi domestik.
- Gangguan perdagangan di Selat Hormuz berisiko menyebabkan defisit APBN 2026 melampaui batas tiga persen PDB.
- CORE merekomendasikan pemerintah tidak menaikkan BBM bersubsidi sambil memperkuat ketahanan energi nasional dan kebijakan fiskal.
Suara.com - Center of Reform on Economics (CORE) mengeluarkan laporan soal dampak perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, terhadap ekonomi Indonesi.
Dalam laporan yang bertajuk 'CORE Insight: Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah' Eskalasi konflik berpotensi menimbulkan efek domino melalui lonjakan harga energi, gangguan perdagangan global, hingga tekanan terhadap fiskal dan inflasi domestik.
Seperti dikutip Suara.com, Minggu (15/3/2026), CORE mengindentifikasi Setidaknya terdapat empat dampak yang dihadapi Indonesia, yaitu kenaikan harga minyak, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya beban fiskal pemerintah, serta tekanan inflasi domestik.
"Sekitar 80 persen perdagangan minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke pasar Asia, sehingga gangguan pada jalur tersebut berisiko mendorong lonjakan harga energi global," tulis CORE dalam laporannya.
CORE mengemukakan, jika harga minyak mencapai USD 105 per barel dan rupiah melemah hingga Rp 17.000 per dolar AS, maka akibatnya defisit APBN 2026 berpotensi melewati batas legal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Lonjakan harga minyak menjadi risiko paling cepat terasa. Setelah serangan militer ke Iran pada Februari 2026, harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus lebih dari USD100 per barel hanya dalam waktu sekitar 10 hari," tulis CORE.
CORE juga melihat, Indonesia bisa rugi dari penututupan Selat Hormuz. Sebab, pos pendapatannya hilang dari ekspor sekitar USD606,8 juta atau setara Rp10,3 triliun ke kawasan Teluk Persia.
Hal tersebut bisa terjaid jika gangguan di Selat Hormuz berlangsung selama enam minggu.
Selain itu, konflik juga dapat mendorong inflasi domestik melalui kenaikan harga energi dan depresiasi rupiah.
"Kenaikan Rp 2.500 per liter berpotensi mendorong inflasi ke level 3,53 persen year-on-year, melampaui batas atas target Bank Indonesia," tulis CORE.
Atas masalah ini, CORE merekomendasikan pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, meninjau kembali alokasi anggaran, serta menyiapkan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengantisipasi dampak konflik geopolitik.
Kemudian, CORE menyarankan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dalam situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian, terutama pada periode Ramadan dan Lebaran. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga konsumsi masyarakat yang menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, jika harga energi global meningkat, penyesuaian harga BBM non-subsidi dapat dilakukan, tetapi harus mempertimbangkan waktu dan besaran kenaikan agar tidak memicu lonjakan inflasi yang berlebihan.
"Pemerintah perlu mengambil risiko terukur untuk mengembangkan eksplorasi pertambangan migas di dalam negeri, tetapi pada saat yang sama membuka kesempatan kepada swasta untuk mengembangkan kapasitas hilirisasi di dalam negeri," tulis CORE.
TERPOPULER
